Newsticker
WOL / Medan / KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemko Medan
WOL Photo
WOL Photo

KPK Sosialisasi Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemko Medan

MEDAN, WOL – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara rutin akan hadir di Sumatera Utara, termasuk Kota Medan. Kehadiran lembaga anti rasuah ini selain untuk memberikan pendampingan, juga melakukan pengawasan tentang pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Hal ini dilakukan untuk melakukan perubahan sehingga tidak ada lagi kepala daerah di Sumut yang ‘sekolah’ di KPK.

Demikian disampaikan Ketua Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Sumatera Utara, Adlinsyah M Nasution, ketika menghadiri Sosialisasi Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemko Medan di Santika Dyandra Hotel Medan, Rabu (30/11).

“Sejak  April lalu, kami (KPK, red) sudah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut dan melakukan pendampingan terkait pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi. Sumut menjadi fokus KPK, sebab Sumut menjadi fokus perhatian KPK karena permaasalahan yang terjadi melibatkan unsur eksekutif dan legislatif,” tuturnya.

Atas dasar itulah, pria yang akrab disapa Coki ini mengatakan, KPK ingin merubah wajah Sumut menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ditambah lagi setelah berkoordinasi dengan Pemprov Sumut, Gubsu pun bertekad kuat untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya KPK hadir untuk melakukan pendampingan dan pengawasan.

Dikatakan Adlin, keinginan itu  selanjutnya diwujudkan dengan penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang dilakukan di Kota Medan yang diikuti 5 kepala daerah, Kamis (27/10). Penandatanganan ini menitikberatkan  6 bidang yang meliputi e-planning menyangkut e-musrenbang dan e-budgetting, pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) atau Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), pengendalian gratifikasi, penguatan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP/inspektorat) serta pengembangan tambahan penghasilan pegawai (tunjangan kinerja).

Sedangkan penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi, jelas Adlinsyah, merupakan tindak lanjut dari tahapan sebelumnya, dimana pada 28 Nopember lalu, 14 kepala daerah di Sumut, termasuk Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, menandatangani Nota Kesepakatan Bersama Implementasi e-government Pemko Surabaya dan Pelayanan Perizinan Terpadu Berbasis Elektronik Kabupaten Sidoarjo.

“Sebelum penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Medan, lima kepala daerah lainnya di Sumut juga menandatangani rencana aksi serupa di Tarutung. Lalu menyusul 4 kepala daerah lainnya di Pematang  Siantar,” ungkapnya.

Setelah melakukan pendampingan sejak April lalu, Adlinsyah mengaku mulai ada perubahan di Sumut. Artinya, Sumut mulai bergerak dengan ditandai dengan diluncurkannya e-musrenbang. Di samping itu Adlin pun berharap Pemprov Sumut berkoordinasi dengan 33 kabupaten/kota yang ada dalam rangka pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi.

Untuk Kota Medan, Adlinsyah mengatakan sudah cukup baik. Sebab, Pemko Medan telah memiliki program yang efektif untuk pencegahan korupsi dan pengendalian gratifikasi, yakni program layanan e-planning dan pelayanan terpadu satu pintu (PSP).  Dikatakannya, program ini tentunya dapat dijadikan acuan bagi daerah lainnya sehingga tidak harus belajar ke Sidoarjo maupun Surabaya.

Selanjutnya papar Adlinsyah,  terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di lingkungan Pemerintah Kota Medan juga sudah cukup baik. Dari 269 wajib lapor, sudah 246 yang telah melaporkan LHKPN-nya. “Tentunya hal ini sangat bagus dan baik bagi penyelenggara negara di Kota Medan,” pungkasnya seraya mengingatkan agar seluruh jajaran Pemko Medan terus melakukan pembenahan.

Sementara itu Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, yang hadir didampingi Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, mengatakan keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah tentunya akan dipengaruhi efektivitas pola hubungan antara eksekutif dan legislatif. Artinya, pemerintah daerah yang efektif, efesien, partisipatif, transparan dan akuntabel hanya mungkin dapat diwujudkan bila didukung sepenuhnya oleh eksekutif dan legislatif dengan pola kemitraan dan sinergisitas yang tinggi guna memberhasilkan pembangunan kota.

Untuk diketahui, saat ini ada 7 dinas di lingkungan Pemko Medan yang menjadi sorotan KPK yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas pendapatan Daerah (Dispenda) serta Dinas Tata Ruang dan TataBangunan (TRTB).(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

Biji semangka tingkatkan kesuburan pria (Foto: Gardeningknowhow)

Biji Semangka Mampu Tingkatkan Kesuburan Pria

  JANGAN salah, saat Anda makan biji semangka akan mendapatkan manfaat dari antioksidan. Apalagi bagi ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.