_
Home / Medan / KPK Bidik Sekwan dan Bendahara DPRD Sumut
WOL Photo

KPK Bidik Sekwan dan Bendahara DPRD Sumut

MEDAN, WOL – Pemeriksaan anggota dan mantan anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 oleh KPK di Mako Brimob Polda Sumut, Rabu (16/9), sepertinya sudah mulai mengerucut kepada sosok yang disebut-sebut sebagai ‘joki’ untuk mengamankan hak interpelasi dan melancarkan pengesahan APBD Sumut dari Pemprovsu ke DPRD Sumut.

Sosok yang disebut-sebut sebagai ‘joki’ itu tidak lain adalah Sekretaris DPRD Sumut, Randiman Tarigan dan Bendahara, Ali Hanafiah.

Hal itu bisa disimpulkan dari pertanyaan penyidik KPK kepada para terperiksa anggota dan mantan anggota DPRD Sumut, seperti yang dikemukakan mantan anggota DPRD Sumut dari Fraksi Golkar, Richard Eddy M Lingga, ketika dikonfirmasi wartawan seusai menjalani pemeriksaan.

“Ditanya soal interpelasi, saya sah ikut paripurna tahun 2011. Interpelasi selanjutnya tidak dijadwalkan di Badan Musyawarah (Banmus). Saya juga ditanya pernahkah menerima pemberian dari batalnya interpelasi. Ada sembilan pertanyaan, selain itu misalnya, ada nggak pemberian untuk pengesahan APBD dan sebagainya. Saya ada juga ditanya, apa saya ada menerima uang dari Randiman Tarigan dan si Ali? Saya tidak ada menerima uang apapun. Saya tak pernah ada di badan anggaran (Banggar), ya kayak mana bu? Itu yang saya jawab sama penyidik saya tadi, perempuan pakai jilbab hijau. Saya bilang lagi sama dia, saya hanya anak bawang di bawah,” ungkap mantan anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) Pak-pak Bharat-Dairi ini.

Dia juga sempat mengatakan, bila saja para anggota dewan mengakui ada menerima uang, baik itu interpelasi maupun pengesahan APBD, maka persoalan ini akan semakin panjang proses hukumnya. “Hanya ditanya mengakui saja, kalau mengakui, pasti lanjut. Kayakmana mau mengakui, tanda terimanya tidak ada,” sebutnya sembari tertawa.

Richard Lingga juga sempat mengaku terkejut dengan data-data yang dimiliki KPK, atas kasus yang tengah mereka selidiki itu. “Kaget juga saya, bisa orang (KPK, red) itu punya datanya selengkap itu. Ada semua tanggalnya kapan dikasih, berapa jumlahnya. Dari mana orang itu dapatnya ya?” ungkapnya.

Terkait sosok Randiman Tarigan dan Ali yang disebut-sebut sebagai ‘joki’, Brilian Moktar, anggota Fraksi PDIP DPRD Sumut yang turut diperiksa, ketika ditanya awak media, sempat membantahnya. “Soal itu saya tak tahu, saya selalu kritis soal kebijakan-kebijakan Pemprovsu. Baik itu soal Bantuan Daerah Bawahan (BDB), Dana Bagi Hasil (DBH), Bantuan Sosial (Bansos)” akunya.

Diketahui, pemeriksaan hari ketiga ini, KPK sedikitnya memeriksa 20 anggota dan mantan anggota DPRD Sumut. Ke 20 terperiksa itu antara lain, Janter Sirait (Golkar), Brilian Moktar (PDIP), Evi Diana (Golkar), Biller Pasaribu (Golkar), Isma Fadly Ardhya Pulungan (Golkar), Richard Eddy M Lingga (Golkar), Tagor Pandapotan Simangunsong (PDIP), Helmiaty (Golkar), Syafrida Fitri (Golkar), Sudirman Halawa (Golkar), Effendy S Napitupulu (PDIP), Hamdany Alamsyah (PDIP), Parluhutan Siregar (PAN), Budiman Nadapdap (PDIP), Taufan Agung Ginting (PDIP), Syamsul Hilal (PDIP), Japorman Saragih (PDIP), Ahmad Hosen Hutagalung (PPP), DTM Abul Hasan Maturidy (PPP) dan M Nuh (PKS).

Selain anggota dan mantan anggota dewan itu, ada juga dua kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprovsu yang diperiksa, yakni Binsar Situmorang, Kadis Tarukim Sumut dan Sulaiman Hasibuan, Kabiro Hukum Pemprovsu.(wol/roy)

 

Editor: AGUS UTAMA

Check Also

Masyarakat Belum Memahami Konsep Wisata Halal

MEDAN, Waspada.co.id – Terkait dengan wisata halal Danau Toba, Pengamat Pariwisata dan Ekonom Sumatera Utara ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.