Breaking News
Home / Medan / Korban Tertimpa Pohon dan Papan Reklame Bakal Ditanggung Pemerintah
WOL Photo/M Rizki
WOL Photo/M Rizki

Korban Tertimpa Pohon dan Papan Reklame Bakal Ditanggung Pemerintah

MEDAN, WOL – Kerugian warga korban tertimpa pohon dan papan reklame tumbang akibat bencana alam di Kota Medan akan mendapat perlindungan hukum yakni mendapat ganti rugi dari Pemko Medan. Hal itu akan diatur dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) Pemko Medan yang saat ini sedang digodok di DPRD Medan.

“Pemko Medan telah menyampaikan draf Ranperda ke DPRD Medan. Di situ diatur, kerugian korban bencana alam akan ditanggung pemerintah. Dalam pembahasan Ranperda itu nantinya akan kita tuangkan lebih rinci. Sehingga masyarakat yang tertimpa musibah akibat pohon dan reklame yang tumbang akan mendapat ganti rugi, ” ujar Ketua Pansus Ranperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan bencana Kota Medan, Hendra DS, belum lama ini.

Selama ini, kata Hendra, warga yang tertimpa musibah karena pohon dan reklame tumbang di kota Medan tidak mendapat ganti rugi. Jika pun ada hanya sebatas tali asih. Dipastikan, dengan adanya Perda akan mendapat perlindungan.

Hendra DS menambahkan, Pansus akan mempercepat pembahasan demi perlindungan masyarakat. Disebutkan, Selasa (15/8) mendatang akan dimulai pembahasan dan ditargetkan rampung paling lama 3 bulan kedepan.

“Pada saat pembahasan nantinya akan melibatkan berbagai unsur elemen masyarakat. Tentu untuk memberikan masukan bentuk apa saja yang perlu dituangkan dalam Perda. Kita juga butuh kajian akademisi,” terang Sekretaris Partai Partai Hanura Kota Medan ini.

Selain itu tambahnya, pentingnya Perda ini dibentuk sebagai syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan dari Badan Penyelenggara Bencana Daerah (BPBD). Tentu jika terjadi bencana, maka Pemko Medan sudah berhak mendapat bantuan dari BPBD setelah ada Perda.

Sebagaimana diketahui draf Ranperda Penyelengara Penanggulangan Bencana Kota Medan yang diajukan Pemko ke DPRD Medan sebanyak XVI BAB dan 78 Pasal. Seperti dalam BAB V dan BAB VI diatur tentang hak dan kewajiban masyarakat serta lembaga masyarakat. Sedangkan BAB VII mengatur terkait jenis bencana serta BAB XIV mengatur soal ketentuan pidana.

Adapun yang dimaksud dengan hak yakni, setiap orang berhak mendapat perlindungan sosial dan rasa aman. Mendapat pendidikan, pelatihan dan keterampilan. Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan dasar. Berhak memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan kegagalan kontruksi.

Sementara itu jenis bencana dimaksud adalah bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Sedangkan yang dimaksud bencana alam yakni gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, badai dan abrasi. Bencana non alam yakni gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, HIV/AIDS, kecelakaan laut dan kebakaran. Begitu juga dengan bencan sosial yakni berupa konflik sosial antar kelompok/komunitas masyarakat. (wol/mrz)

Editor: Agus Utama

Check Also

WOL Photo

Pengendara Motor Ditangkap Bawa Sabu

MEDAN, WOL – Fransisko Pakpahan (24) ditangkap personil Polsek Patumbak karena kedapatan membawa sabu. Pria ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.