Home / Medan / Kementerian PUPR Sosialisasi Profesionalisme Penyelenggaraan Bangunan Gedung
WOL Photo

Kementerian PUPR Sosialisasi Profesionalisme Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MEDAN, WOL– Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sosialisasikan profesionalisme dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan di Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/4).

Sosialisasi atau kampanye edukasi ini terkait dengan dua peraturan yakni Undang Undang No.6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Peraturan Menteri PUPR No.14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan.

Direktur Bina Penataan Bangunan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia, Iwan Suprianto, mengatakan bahwa percepatan pembangunan di Indonesia yang tengah berlangsung saat ini perlu didukung oleh proses rancang bangun terencana, bersinergi, dengan sistem regulasi terpadu, untuk menghasilkan terlaksananya penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan berkualitas.

“Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki beberapa Undang Undang (UU)  dan Peraturan Menteri (Permen)  sebagai landasan hukum penataan bangunan gedung dan lingkungan,  diantaranya UU No.28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, UU No.11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran dan UU No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Kontruksi,” tuturnya.

Baru-baru ini juga disahkan UU No.6 Tahun 2017 tentang Arsitek dan Permen PUPR No.14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan yang ditujukan untuk menyempurnakan terwujudnya bangunan gedung dan lingkungan andal yang mampu memberi manfaat optimal berlangsungnya pembangunan nasional yang berkesinambungan.

“Oleh karena itu, kampanye edukasi publik untuk meningkatkan pemahaman, kapabilitas dan kapasitas instansi terkait terutama mengenai aspek-aspek pengaturan penyelenggaraan bangunan gedung serta penyebarluasan peraturan bangunan gedung kepada pelaku pembangunan termasuk di dalamnya asosiasi profesi, akademisi dan masyarakat,” jelas Iwan.

Hal ini dilakukan untuk memastikan terpenuhinya persyaratan keandalan bangunan gedung berbasis pada lingkungan yang meliputi aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.

Ia menambahkan bahwa ini yang menjadi tujuan Kementerian untuk melihat potensi Sumatera Utara di potensi pariwisata seperti kawasan Danau Toba sehingga ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang meliputi 8 kabupaten/kota.

“Dari 8 kabupaten/kota yang ada di kawasan strategis Danau Toba baru 3 daerah yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) Bangunan Gedung yakni Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Pakphak Barat, dan Kabupaten Dairi,” tambahnya.

Sementara itu, secara total dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Utara, hanya 15 daerah yang sudah memiliki Perda Bangunan Gedung.

“Dan ini yang menjadi faktor utama pentingnya pembinaan dan penetapan Perda Bangunan Gedung khususnya di Provinsi Sumatera Utara agar penyelenggaraan bangunan gedung memiliki dasar hukum untuk mengimplementasikan, sehiangga terwujud perubahan ekonomi serta lingkungan yang baik,” pungkasnya.(wol/eko/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

XL Youth Leadership Camp Wadah Pelajar Kembangkan Potensi Diri

MEDAN, Waspada.co.id – Dorong pendidikan, XL Youth Leadership Camp 2018 wadahi para pelajar di Medan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: