Home / Medan / Kadis Pertamanan Kota Medan Pungli Bawahannya
Istimewa

Kadis Pertamanan Kota Medan Pungli Bawahannya

MEDAN, WOL – Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertamanan Kota Medan, keluhkan peraturan baru, pemotongan uang makan bagi PNS yang terlambat datang atau tidak masuk pada hari kerja.

Kebijakan tersebut dibuat tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pertamanan Kota Medan, Zulkifli Sitepu.

Hal itu diungkap salah seorang PNS di Dinas Pertamanan Kota Medan yang enggan namanya dicantumkan. Menurutnya pemotongan itu tidak manusiawi. Sebab uang makan yang diterima setiap tiga bulan sekali tersebut sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

“Yang lebih parahnya lagi bang, ada yang sama sekali tidak menerima uang makan karena dianggap banyak melakukan kesalahan,” urainya, Sabtu (25/4).

Sumber menambahkan, hampir 50 orang mengalami pemotongan yang tidak jelas peruntukannya. Meskipun kebijakan ini pernah mereka adukan ke bagian Bendahara Dinas, namun jawaban yang diterima para pelapor kurang dapat diterima oleh akal. “Alasan Bendahara, uang makan yang di potong itu nanti masuk ke kas Pemko,” sebutnya seraya mempertanyakan pihak Bendahara mengapa tidak disosialisasikan terlebih dahulu.

Lebih lanjut sumber menjelaskan, pihaknya enggan melaporkan permasalahan ini kepada anggota DPRD Medan. Sebab di intansi tersebut tidak adanya kekompakan. Sehingga jika ada yang kurang senang dengan kebijakan Kepala Dinas, maka akan menerima konsekuensi seperti pemindahan ke bagian lain atau bahkan pindah ke Dinas yang lain.

“Kuat kali intervensi Kepala Dinas dan penjilatnya bang. Jadi kami juga khawatir membongkar masalab ini, takut di pindahkan,” jelasnya.

Menanggapi temuan itu, Anggota Komisi D DPRD Medan, Ilhamsyah menyayangkan kebijakan yang diambil Dinas Pertamanan. Sebab menurutnya, pemotongan itu harus berdasarkan sebab yang jelas. Jika tidak, Kepala Dinasnya sudah merampas hak hidup orang banyak. Inspektorat harus turun memeriksa temuan tersebut.

“Kalau memang benar pemotongan uang makan itu, dikemanakan anggaran yang sudah terkumpul itu. Apa benar masuk ke kas Pemko. Kenapa jauh hari tidak disosialisasikan. Inspektorat harus turun untuk periksa, jangan diam saja,” ketusnya. “Jika pemotongan itu tidak benar, Kadis Pertamanan bisa dituntut, sebab tindakan itu pungutan liar (pungli, red),” pungkasnya. (wol/muhammad rizki/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Dukung Pariwisata Danau Toba, KA Dolok Martimbang Beroperasi Hari Ini

MEDAN, Waspada.co.id – Mendukung pariwisata Danau Toba dalam bidang akses transportasi, Kereta Api (KA) Dolok ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: