_
Home / Medan / Irsal Fikri Desak Wali Kota Terbitkan Perwal Penanggulangan Kemiskinan
WOL Photo

Irsal Fikri Desak Wali Kota Terbitkan Perwal Penanggulangan Kemiskinan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi PPP, Irsal Fikri, mendesak Pemko Medan menerbitkan peraturan Wali Kota (perwal) terkait terbitnya Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan. Sebab, tanpa adanya perwal tersebut, sulit untuk mewajibkan instansi pemerintah membantu warga Kota Medan yang benar-benar hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu ia tegaskan saat menggelar acara Sosialisasi Perda di Jalan STM Ujung, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor, Sabtu (13/4).

Dikatakan Irsal, keberadaan Perda 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan ini adalah sebagai upaya Pemko Medan mengurangi angka kemiskinan di kota ini. Di mana dalam bab perda tersebut, warga Kota Medan berhak mendapatkan pendidikan, pangan kesehatan, dan lainnya.

“Kita berharap, dalam dua tahun ke depan, angka kemiskinan semakin berkurang. Karena dari itulah, kita perlu Wali Kota Medan menerbitkan perwalnya. Sehingga ada kekuatan hukum dalam hal pelaksanaanya. Jangan sampai warga miskin semakin bertambah, lantaran perda ini kurang maksimal,” ujarnya di hadapan ratusan warga yang menghadiri acara sosialisasi perda.

Lebih lanjut dikatakan Irsal, belum terbitnya perwal tentang penanggulangan kemiskinan dikhawatirkan memunculkan problem yang baru. Padahal, warga yang masuk dalam kategori miskin sangat mengharapkan adanya bantuan dari Pemko Medan.

“Banyak perda-perda yang sudah disahkan anggota DPRD Medan. Tapi tidak sedikit pula yang memiliki perwal. Jadi bagaimana mau maksimal roda pemerintahan ini jika perdanya tidak didukung oleh Wali Kota Medan dengan menerbitkan perwal? Kan jadi sia-sia kerjaan kita (DPRD Medan, red),” ketusnya.

Anggota Komisi II DPRD Medan ini juga mengimbau kepada warga Kota Medan untuk tetap semangat mencari nafkah atau pekerjaan demi keberlangsungan hidup mereka. Sebab, jika hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah, akan membuat kita semakin tidak produktif dan kreatif.

Sebagaimana diketahui, Perda Kota Medan Nomor 5/2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan terdiri XII BAB dan 29 Pasal. Seperti pada BAB II Pasal 2 disebutkan tujuan perda adalah menjamin perlindungan warga miskin secara bertahap. Mempercepat penurunan jumlah warga miskin. Sedangkan pada BAB IV Pasal 9 yakni setiap warga miskin mempunyai hak atas kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, modal usaha, perumahan, air bersih dan sanitasi yang baik, mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, rasa aman dari ancaman tindak kelerasan, serta berpatisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Sama halnya Pasal 10 dikuatkan untuk pemenuhan hak sebagaimana Pasal 9 dibiayai dan bersumber dari APBD. Untuk merealisasikan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan, Pemko wajib menyisihkan minimal 10 persen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam percepatan penuntasan kemiskinan, Pemko dapat menggalang partisipasi masyarakat dalam dunia usaha, lembaga pemerintah dan kemasyarakatan.

Sedangkan pada BAB V Pasal 11 menyebutkan agar warga miskin berkewajiban mengusahakan peningkatan taraf kesejahteraannya serta wajib mentaati dan berperan aktif terhadap segala upaya penanggulangan kemiskinan. Warga miskin juga berkewajiban mentaati norma, estetika dan peraturan per undang-undangan yang berlaku.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Camat Medan Area Langgar Perda 9/2017 Tentang Kepling

MEDAN, Waspada.co.id – Wakil Ketua DPRD Medan, Ihwan Ritonga, ingatkan seluruh camat di Kota Medan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.