_
Home / Medan / Irsal Fikri Desak Pemko Medan Terbitkan Perwal Tentang Wajib Belajar MDTA
WOL Photo

Irsal Fikri Desak Pemko Medan Terbitkan Perwal Tentang Wajib Belajar MDTA

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi PPP, Irsal Fikri, menyebut Pemko Medan belum serius menindaklanjuti setiap terbitnya Peraturan Daerah (Perda) yang disepakati antara kedua belah pihak (eksekutif dan legislatif).

Arti dari keseriusan tersebut yakni dengan menerbitkan Peraturan Wali Kota (Perwal), sebagai mana kewajiban pemerintah daerah pasca perda tersebut. Hal itu ia ucapkan selepas acara sosialisasi perda di Jalan STM Ujung, Kelurahan Sukamaju Kecamatan Medan Johor, Sabtu (6/4) sore.

“Keluhan yang kita terima dari masyarakat saat Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) hari ini, adalah banyak masyarakat yang belum tahu kalau anak-anak itu wajib menjalani wajib belajar MDTA sebelum memasuki sekolah dasar. Ini yang perlu kita dorong, agar Pemko Medan serius menerbitkan Perwalnya. Sehingga tidak blunder di masyakarakat untuk kemudian hari,” jelasnya.

Lebih lanjut Irsal mengatakan, di dalam perda MDTA ini terdapat banyak pasal. Di antaranya Pasal 3 yang menyebut sebagai satuan pendidikan agama Islam nonformal. Pada Pasal 4 disebutkan lagi Wajib Belajar MDTA berfungsi untuk memenuhi kebutuhan tambahan pendidikan agama Islam di SD sederajat kecuali SD Islam terpadu. Perda bertujuan memberikan bekal kemampuan beragama kepada peserta didik mengembangkan kehidupan berahklak mulia. MDTA diselenggarakan dengan masa belajar 4 tahun.

“Kita minta Pemko Medan jangan hanya lipservice dalam membuat sebuah peraturan. Kasihan masyarakat yang tidak tahu apa-apa. Tindaklanjuti lah perda ini. Kami, siap membantu mensosialisasikannya,” imbuhnya.

Lebih lanjut anggota Komisi B DPRD Medan ini menyebut, dalam Pasal 9 dijelaskan tenaga pendidik MDTA adalah anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi mengajar peserta didik yang diangkat penyelenggara pendidikan. Sedangkan pengangkatan tenaga pendidik harus memiliki kompetensi dan ilmu mendidik.

Masih kata Irsal, pada Pasal 10 disebutkan beberapa kewajiban bagi tenaga pendidik. Sedangkan tenaga pendidik mempunyai hak hak seperti memperoleh penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial. Menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan dalam melaksanakan tugasnya.

“Jadi saya harap kepada Pemko Medan, maksimalkanlah semua perda yang telah terbit ini. Karena banyak perda yang tidak maksimal pelaksanaannya pasca diterbitkan. Contohnya Perda KTR dan Perda Kepling,” sindirnya.

Untuk diketahui, Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2014 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah terdiri XIII BAB dan 28 Pasal.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Hari Ini Cuma 18 Anggota Dewan Ngantor

MEDAN, Waspada.co.id – Pasca libur Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah/2019, Senin (10/6), tingkat kehadiran ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: