Home / Medan / Ini Sebabnya Wacana Guru Honor Terima Gaji UMK Terancam Batal
WOL Photo

Ini Sebabnya Wacana Guru Honor Terima Gaji UMK Terancam Batal

MEDAN, Waspada.co.id – Hingga saat ini insentif guru honor senilai Rp15 miliar yang masuk dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018, belum juga mengucur. Ternyata, pencairan dana terhambat lantaran tak memiliki payung hukum. Hal ini disampaikan anggota Komisi B DPRD Medan, Jumadi S.Pdi, saat pertemuan dengan sejumlah guru honor yang tergabung dalam Ikatan Guru Honor (IGH) Kota Medan di ruang Komisi B DPRD Medan, Kamis (6/9) sore kemarin.

“Insentif guru honor merupakan usulan legislatif dan tak memiliki landasan hukum, makanya tak dicairkan. Mekanisme dalam pembagiannya kita belum tahu. Nomenkelatur-nya belum ada. Jadi saat ini kami sedang berkordinasi dengan Pemko Medan melalui Disdik agar dana ini ditampung dalam P-APBD,” ujarnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Medan ini menambahkan, saat pengusulan APBD, pihaknya mendapat informasi jumlah guru honor sekitar 1400-an orang. Namun belakangan ternyata jumlah tersebut hanya guru honor Sekolah Dasar saja. Sementara jumlah guru honor Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 300-an.

“Artinya ada jumlah 1700-an. Jika dana Rp15 miliar ini dibagi untuk 1700 guru honor ternyata sangat tak layak, nanti kita usulkan lagi penambahannya,” sebutnya.

Sementara dalam pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan, Rajuddin Sagala, dibahas mengenai terbentuknya organisasi IGH Kota Medan yang mencatut Ketua Komisi B sebagai pembina. Selain itu, ada dugaan intimidasi terhadap guru honor yang tidak tergabung dalam IGH.

“Guru honor diancam tidak dapat SK Wali Kota dan akan menerima gaji sesuai UMK jika tidak masuk dalam IGH. Juga ada pengutipan dana pendaftaran sebesar Rp50 ribu dan iuran Rp10 ribu setiap bulan,” ungkap Rajuddin.

Dia juga menyoalkan IGH terbentuk sebelum memiliki badan hukum. “Badan hukum terbit 3 September, tapi kenapa sudah dikukuhkan di bulan Juli? Ada apa ini, kok kesannya buru-buru? Atau jangan-jangan terbentuknya organisasi ini untuk kepentingan politik biar calon legislatif (caleg) yang diusung IGH menang,” ketusnya menyindir mantan Kadis Pendidikan Medan, Hasan Basri, yang ikut kontestasi Pemilu 2019 mendatang.

Ketua IGH, Rifan Almuhar, menjelaskan IGH dikukuhkan 14 Juli 2018 lalu dibentuk di tiap kecamatan. Selanjutnya mereka beraudensi ke Dinas Pendidikan lalu diusulkan oleh Hasan Basri yang saat itu masih menjabat Kadisdik Kota Medan agar mencantumkan Ketua Komisi B sebagai pembina.

Untuk pencatutan Ketua Komisi B, Rifan meminta maaf. Namun dia membantah adanya intimidasi terhadap guru honor dan pungli. Ia juga meyakinkan dua anggota dewan ini, organisasi yang dipimpinnya murni memperjuangkan hak guru honor dan tidak bermuatan politis. “Saya tegaskan IGH tidak ada muatan politiknya dan murni untuk memperjuangkan hak guru honor,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Cegah Banjir, Masyarakat Perlu Edukasi Pengelolaan Sampah

MEDAN, Waspada.co.id – Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, menyebut permasalahan banjir di sebuah ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: