Newsticker
WOL / Medan / Ini Penjelasan DPRD Soal Pengesahan Ranperda Kepling Ditunda
HT Bahrumsyah. (WOL Photo/muhammad rizki)
HT Bahrumsyah. (WOL Photo/muhammad rizki)

Ini Penjelasan DPRD Soal Pengesahan Ranperda Kepling Ditunda

MEDAN, WOL – DPRD Medan menunda pengesahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Lingkungan. Pasalnya dari kesembilan fraksi yang ada di lembaga politis tersebut, tidak menemukan kata sepakat. Padahal dalam pandangan umumnya, seluruh fraksi menyetujui.

Yang menjadi pemicu penundaan pengesahan Ranperda tersebut, ada pada pasal 27. Dimana disebutkan bahwa ketentuan mengenai pembentukan lingkungan diberikan waktu 4 (empat) tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya.

“Kita pada prinsipnya mendukung bahwa ketentuan mengenai pembentukan lingkungan diberikan waktu empat tahun untuk dilakukan penataan lingkungannya,” kata Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), HT Bahrumsyah yang didukung oleh Fraksi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dalam rapat paripurna DPRD di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan, Senin (20/3).

Pernyataan kedua fraksi tersebut tidak sejalan dengan tujuh fraksi lainnya di DPRD Medan yakni Golkar, Gerindra, Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Hanura, serta Persatuan Nasional (FPN), yang menyebutkan bahwa ketentuan pembentukan lingkungan diberikan waktu dua tahun untuk penataan lingkungan sesuai hasil dari rapat finalisasi pembahasan melalui panitia khusus (pansus) pembahasan Ranperda tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala lingkungan.

Sebelumnya, dalam pandangan fraksinya, Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan, meminta Pemerintah Kota Medan segera membentuk tim kajian pembentukan lingkungan agar dapat bekerja mempersiapkan pembentukan lingkungan sesuai tata cara dan persyaratan yang ditetapkan.

Pada prinsipnya, Fraksi Partai Demokrat menerima finalisasi Ranperda. Namun khusus untuk persyaratan calon Kepling sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 (poin M) agar ditambah kalimat termasuk juga organisasi kemasyarakatan pemuda.

“Sebab, seorang kepling sebagai bagian dari perangkat pemerintah kelurahan haruslah independen dan steril dari berbagai kepentingan kelompok tertentu serta harus benar-benar sebagai pengayom masyarakat,” kata juru bicara Fraksi Demokrat, Hendrik Halomoan Sitompul.

Sementara itu, Ketua Pansus Ranperda tentang Pembentukan Lingkungan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala lingkungan, Robby Barus, menyebutkan bahwa dalam Ranperda nantinya pengangkatan kepala lingkungan akan berubah menjadi pembentukan lingkungan sesuai dengan Bab IV yang berisikan pembentukan lingkungan berdasarkan atas jumlah penduduk. Dimana, wajib memiliki jumlah penduduk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kepala keluarga.

“Dalam ranperda itu juga akan mengatur  masa bakti kepala lingkungan. Dimana, kepala lingkungan (kepling)diangkat untuk masa bakti 3 (tiga) tahun tehitung mulai tanggal ditetapkan dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

WOL Photo/Ucok Ridin

Kasus Terbitnya SK Camat di Tanah Bersertifikat Diadukan ke DPRD Medan

MEDAN, WOL – Kasus sengketa tanah, SK Camat menggunakan KTP palsu di atas sebidang tanah ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.