Breaking News
Home / Fokus Redaksi / Ini Catatan Khusus Pansus Reklame Untuk Wali Kota Medan
Salah contoh satu papan reklame berdiri tegak di inti Kota Medan
Salah contoh satu papan reklame berdiri tegak di inti Kota Medan

Ini Catatan Khusus Pansus Reklame Untuk Wali Kota Medan

MEDAN, WOL– Wakil Ketua Pansus Reklame, Robby Barus, mempertanyakan komitmen Pemko Medan dalam hal ini tim penertiban reklame yang belum tuntas menertibkan papan reklame bermasalah di 13 zona larangan, hingga anggaran penertiban tersebut habis.

Dikatakan, untuk pembongkaran tahap ketiga seharusnya dapat dilaksanakan. Namun kini belum juga dilakukan dengan alasan habisnya anggaran. Padahal, dana yang telah dikeluarkan sebesar Rp2 miliar.

“Sementara di Bandung dengan anggaran sebesar Rp1 miliar saja mampu menuntaskan reklame di 700 titik. Kenapa di kota sekelas Medan hingga kini pun tak tuntas dilakukan. Inikan sangat luar biasa,” sindirnya, Sabtu (23/9).

Politisi PDI Perjuangan ini juga mempertanyakan sikap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, dalam hal mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwal). Pasalnya sejak tahun 2011 lalu hingga saat ini, orang nomor satu di Kota Medan tersebut sangat rajin mengeluarkan Perwal. “Sangking seringnya, Wali Kota Medan layak diberikan penghargaan MURI. Karena untuk sebuah aturan tentang pajak reklame saja sudah memiliki lima Perwal. Tim Pansus Reklame sangat menyesalkan sikap Wali Kota Medan karena Perwal yang dikeluarkan tidak memiliki manfaat,” ketusnya.

Lebih lanjut dijelaskan, dalam menangani persoalan reklame Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemko Medan cenderung saling menyalahkan. Contohnya Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Penataan Ruang (PKP2R) Kota Medan, Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan, Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Medan dan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan.

“Kami sangat kecewa atas hal ini, termasuk tidak adanya jumlah data valid jumlah reklame yang ditangani masing-masing dinas tersebut. Dan perlu kami sampaikan, pada tiap dinas itu pun terdapat stuktur bidang pengawasan dan penindakan. Untuk reklame kami menyarankan agar bidang ini dihapus karena kami melihat bidang ini tidak bekerja dan tidak memberikan fungsi yang benar atas tupoksinya. Juga terkesan menghamburkan uang dan merugikan negara,” saran Robby Barus.

Penghapusan bidang pengawasan ini, lanjut Robby bukan tanpa alasan. Sebab bidang tersebut disinyalir sering bekerja sama dengan penyelenggara reklame.

“Karena itulah kami meminta Wali Kota Medan mengalihkan seluruhnya kepada camat dan lurah sebagai mata dan telinga untuk kota ini agar reklame-reklame liar tidak lagi tumbuh,” pungkasnya.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

WOL Photo

Dukung TMMD ke-99, Wali Kota Dapat Apresiasi Panglima TNI

MEDAN, WOL – Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, memberikan penghargaan kepada Wali Kota Medan, ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.