Breaking News
_
Home / Medan / Hak Interpelasi Terancam Batal?
WOL Photo

Hak Interpelasi Terancam Batal?

MEDAN, Waspada.co.id – Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Medan belum menjadwalkan aganda interpelasi dalam daftar agenda kerja DPRD Medan Juli 2019. Sehingga, wacana pengajuan hak interpelasi kepada Wali Kota Medan terkait proses pembatalan 12.000 warga Medan menjadi peserta baru Badan Penyelanggara Jaminan Sosial Kesehatan Program Bantuan Iuran (BPJS Kesehatan PBI) terancam batal.

Menyikapi hal itu, anggota Komisi II DPRD Medan, Jumadi, menyebut tidak didaftarkannya hak interpelasi bulan Juli ini mengundang tanda tanya sejumlah pengusul interpelasi.

“Kita tentunya heran, usulan hak interpelasi itu sudah memenuhi syarat, kenapa tidak dijadwalkan di Bamus,” ucapnya, Rabu (10/7).

Dikatakan, pihaknya sudah bertanya ke sejumlah anggota Bamus terkait penjadwalan ini, dan mereka mengakui tidak ada membahas soal usulan hak interpelasi ini.

“Beberapa orang Anggota Bamus yang saya konfirmasi mengaku tidak ada membahas soal usulan interpelasi masuk dalam daftar agenda kerja DPRD Medan pada bulan Juli ini,” jelasnya.

Politisi PKS ini mengharapkan hak interpelasi yang digagas lebih dari 8 orang anggota DPRD Medan bisa segera dilaksanakan sebagai bagian dari pertanggungjawaban anggota DPRD Medan kepada masyarakat khususnya dalam persoalan BPJS yang ditanggung pemerintah.

“Hak interpelasi ini sebagai upaya memberikan penjelasan kepada warga, harapannya bisa segera agendakan,” tambahnya.

Sebagaimana diketahui munculnya usulan hak interpelasi ini mencuat dalam rapat anggota DPRD Medan yang bernaung di Komisi II yang diketuai HT Bahrumsyah, beserta anggota DPRD Medan lainnya Edward Hutabarat, Paulus Sinulingga, Rajuddin Sagala, Jumadi, M Yusuf bersama Kadis Kesehatan Kota Medan dr Edwin Effendi dan Dinas Sosial, BPJS tidak menemukan titik terang apa alasan pembatalan 12.000 warga menjadi peserta BPJS PBI.

Padahal, sebelumnya DPRD Medan bersama Dinas Kesehatan Kota Medan sudah menyepakati ke 12.000 warga layak sebagai peserta BPJS PBI. Bahkan, 12.000 kartu itu sudah dicetak namun belum didistribusikan. Begitu juga soal anggaran, sebut Bahrumsyah, Pemko Medan sudah mengalokasilan dana di APBD 2019 sebesar Rp20 miliar.

“Kita tidak dapat jawaban yang jelas dari Dinkes Medan, Sekda dua kali dipanggil tidak hadir, maka Komisi II mengajukan hak interpelasi,” terangnya kala itu.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Jangga Siregar Desak Pemko Maksimalkan Perda Penanggulangan Kemiskinan

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Jangga Siregar, menyayangkan kurang maksimalnya Pemko Medan menerapkan Perda ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.