_
Home / Medan / Hak Interpelasi Jadi Mainan Politik, Anggota DPRD Medan Tak Serius
WOL Photo

Hak Interpelasi Jadi Mainan Politik, Anggota DPRD Medan Tak Serius

MEDAN, Waspada.co.id – Rencana pengajuan hak interpelasi kepada Wali Kota Medan, terkait proses pembatalan 12 ribu warga Medan menjadi peserta baru Badan Penyelanggaran Jaminan Sosial Kesehatan Program Bantuan Iuran (BPJS Kesehatan PBI), semakin tidak jelas.

Ketua Komisi II DPRD Medan HT Bahrumsyah, menyebut pengajuan sudah disampaikan berikut dengan dukungan dari minimal 7 anggota dewan. Surat itu sudah masuk ke pimpinan, namun anehnya tidak diteruskan dan tidak dibahas dalam Badan Musyawarah (Banmus).

Setelah dijadwalkan, lanjutnya barulah diparipurnakan dan diminta tanggapan dari seluruh fraksi yang ada. Apabila diterima, barulah diteruskan.

Namun faktanya, usulan itu tertahan di pimpinan dan tidak diteruskan dibahas di Banmus. Sehingga ada dugaan, hal ini sengaja dilakukan agar usulan itu tidak dilanjutkan dengan alasan yang tidak diketahui.

Seharusnya, kalau ada anggota dewan yang tidak ingin hak interpelasi digulirkan, dalam paripurna lah nantinya ditolak.

“Artinya, usulan itu dibahas dalam Banmus dulu, barulah setelah itu diparipurnakan dan diputuskan di sana menolak. Kalau kawan-kawan tidak mau,” terangnya, Rabu (17/7).

Lebih lanjut Ketua Fraksi PAN DPRD Medan ini menambahkan, hingga saat ini Banmus DPRD Medan belum mengagendakan interpelasi itu untuk disampaikan dalam paripurna pada Juli 2019. Tidak didaftarkannya hak interpelasi di agenda Juli ini, mengundang tanda tanya sejumlah pengusul. Untuk usulan sudah cukup karena berdasarkan undang-undang minimal 7 anggota dewan mengusulkan.

“Kondisi ini menjadi tanda tanya besar, kenapa Banmus tidak mengagendakan usulan itu, padahal sudah cukup syarat,” pungkasnya seraya mengatakan kalau pimpinan dewan dan anggota dewan lainnya tidak setuju, bisa ditolak dalam paripurna melalui fraksi masing-masing. Jangan tidak diagendakan.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Bangunan Tahfidz Quran Dirobohkan, Kenapa Centre Point Dibiarkan?

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Jumadi S.Pdi, menilai Pemerintah Kota Medan melakukan standar ganda ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.