_
Home / Fokus Redaksi / GMP2SU Desak DPRD Medan Keluarkan Hak Interpelasi Untuk Eldin
WOL Photo/muhammad rizki

GMP2SU Desak DPRD Medan Keluarkan Hak Interpelasi Untuk Eldin

MEDAN, WOL – Massa Gerakan Muda Pejuang Pembaharuan Sumatera Utara (GMP2SU) menilai kepemimpinan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, selama 1 tahun 10 hari tidak memberikan dampak dan pengaruh yang begitu nyata bagi perkembangam dan kemajuan Kota Medan.

Koordinator Aksi, Safar Hasibuan, mengatakan Dzulmi Eldin tidak bersikap tegas dan diduga luput menjalankan putusan Mahkamah Agung mengenai pencabutan IMB dan merubuhkan bangunan Podomoro Deli City Medan yang jelas-jelas melanggar hukum. Begitu juga bangunan PT ACK (Centre Point).

“Bukan cuma itu saja. Wali Kota Medan juga tidak bersikap tegas kepada provider selular telekomunikasi. Karena banyak berdiri Tower BTS yang diduga tidak memiliki izin dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat seperti di Kelurahan Kwala Bekala Kecamatan Medan Johor, Kelurahan Pandau Hulu I Kecamatan Medan Kota, Jalan Bunga Terompet Kecamatan Medan Selayang dan Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah,” teriaknya, Senin (27/2), saat berunjukrasa di depan kantor Wali Kota Medan dan gedung DPRD Medan Jalan Kapten Maulana Lubis.

Massa juga menuding Dzulmi Eldin tidak mampu mempertahankan aset Pemko Medan. Karena beberapa kali kalah di Mahkamah Agung seperti kasus Taman Cadika di Jalan Karya Wisata Kecamatan Medan Johor dan Taman Gajah Medan. Sama halnya dengan pengusaha hiburan malam (karaoke, red) yang berada di Simpang Jalan Juanda. Secara tegas karaoke keluarga itu melanggar Perda dan Perwal.

“Dzulmi Eldin juga tidak profesional menempatkan pembantunya di jajaran Pemko Medan. Banyak Kepala Dinas dan Kepala Badan memiliki kompetensi dan kwalitas. Karena itu kami membuat mosi tidak percaya kepada Walu Kota Medan Dzulmi Eldin. Dan kami meminta DPRD Medan menggunakan hak interplesi kepada Wali Kota terkait permasalahan diatas. Mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Medan untuk bersama-sama mendesak DPRD Medan segera melaksanakan hak interpelasi,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

KPK Duga Uang OTT untuk Bayar Biaya Travel Rp 800 juta, Keluarga Eldin ke Jepang

Waspada.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menetapkan Wali Kota Medan, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) sebagai ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.