Home / Fokus Redaksi / Gara-gara Perubahan SOTK, ASN dan Honorer Belum Gajian
Ilustrasi/WOL Photo

Gara-gara Perubahan SOTK, ASN dan Honorer Belum Gajian

MEDAN, WOL – Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan, Irwan Ritonga, mengaku belum dapat mencairkan gaji Pegawai Negeri Sipil di jajaran Pemko Medan. Hal itu disebabkan belum tersusunya struktur di 25 SKPD dan 5 Badan, pasca diberlakukannya PP nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah.

“Bukan karena kekosongan kas daerah. Ini faktor perombakan SOTK kemarin. Kan harus ada bendahara dan nomor rekening baru. Ini terjadi tidak hanya di unit kerja yang mengalami peleburan dan penggabungan SKPD, melainkan di seluruh unit kerja. Ada 23 unit kerja yang sudah dicairkan. Untuk gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) Februari sekitar Rp90 miliar, sudah kita cairkan Rp24 miliar,” ungkapnya, Senin (20/2 ).

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Medan, Herri Zulkarnain, mengaku heran dengan lambannya penetapan struktur di jajaran Pemko Medan. Padahal, pada 14 Desember 2016 lalu, DPRD Medan sudah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Medan. Dalam Perda tersebut, perangkat daerah Kota Medan berubah menjadi 25 SKPD dan 5 Badan.

“Sesuai PP 18/2016, pejabat eselon II itu belum sepenuhnya terisi, termasuk pejabat eselon III dan IV di beberapa SKPD yang telah dikukuhkan. Bahkan ini sudah mendekati tiga bulan pasca Perda disahkan. Akibatnya, kondisi itu sedikit menganggu operasional pemerintah,” sindirnya.

Herri menambahkan, di samping belum terisinya pejabat eselon II, III dan IV, sarana dan prasarana pendukung menunjang kinerja pemerintah daerah juga belum sepenuhnya disiapkan.

“Coba lihat beberapa SKPD yang telah dipisahkan, seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Semua instansi itu kan sudah berdiri sendiri, tapi sampai saat ini mereka sendiri pun belum tahu berkantor dimana,” katanya sembari menyatakan masih banyak PNS dan honor yang belum menerima gaji.

Direncanakan, siang ini Pemko Medan akan mengkuhkan pejabat di eselon III dan IV. Dengan di kukuhkannya pejabat setingkat Kepala Bagian, camat dan lurah tersebut, PP nomor 18 tahun 2016 dan Perda SOTK dapat berjalan sesuai keinginan. (wol/mrz/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

BKD Belum Terima Laporan dari Inspektorat Soal PNS Dukung Calon Gubsu

MEDAN, Waspada.co.id – Sampai saat ini belum ada surat pemberitahuan dari inspektorat Pemerintah Provinsi Sumatera ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: