_
Home / Medan / Fraksi PDIP Soroti Capaian PAD Dari Sektor Pajak Daerah
Anggota DPRD Medan, Daniel Pinem (foto: Ist)

Fraksi PDIP Soroti Capaian PAD Dari Sektor Pajak Daerah

MEDAN, Waspada.co.id – Besarnya kebocoran pajak daerah dan retribusi daerah merupakan faktor yang sangat mempengaruhi minimnya realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Medan 2018. Hal itu ditegaskan jurubicara Fraksi PDIP DPRD Medan, Daniel Pinem, saat menyampaikan pendapat fraksinya terhadap Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran 2018, pada rapat paripurna DPRD Medan.

“Hal ini diakibatkan Pemko Medan melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) sampai saat ini belum menerapkan sistem online dalam pemungutan pajak restoran dan pajak hotel, sehingga sangat rentan dengan penyelewengan oleh pemilik hotel dan pemilik restoran dengan oknum penagih pajak,” ujar Daniel, Rabu (24/7).

Di beberapa kota besar, lanjut Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Kota Medan ini, seperti Bandung dan Surabaya dengan menerapkan sistem online penagihan pajak restoran dan hotel, PAD-nya meningkat secara signifikan setiap tahun . “Mengapa hal ini belum diterapkan di Kota Medan?” katanya.

Daniel mengungkapkan, dari informasi dan keluhan masyarakat yang diterimanya, untuk mengurus surat izin mendirikan bangunan (SIMB) di Kota Medan saat ini sangat rumit dan membingungkan masyarakat.

Hal tersebut ditengarai karena pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Kota Medan, sebagai dinas yang terkait dalam pengurusan SIMB, belum memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berpengalaman dan handal dalam penerbitan SIMB dimaksud.

“Akibat proses penertiban SIMB yang merepotkan dan membingungkan, sehingga diduga banyak bangunan-bangunan berdiri di Kota Medan tanpa memiliki SIMB. Menurut kami (Fraksi PDIP, red), hal itu juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target PAD dari sektor retribusi daerah,” tegas Daniel.

Selain retribusi SIMB yang realisasinya sangat minim, juga realisasi retribusi parkir tepi jalan umum, dari target Rp43,5 miliar lebih yang dapat direalisasikan hanya Rp19,7 miliar lebih. Tapi dalam nota jawabannya, Wali Kota tidak menjelaskan alasan minimnya realisasi retribusi parkir tepi jalan umum tersebut.

“Namun menurut pandangan fraksi kami, minimnya realisasi retribusi parkir tepi jalan umum tersebut diakibatkan kurangnya pengawasan dan penindakan yang dilakukan terhadap petugas parkir di lapangan,” tegas Daniel.

Meski mengkoreksi beberapa hal disertai sejumlah catatan dan saran-saran, namun Fraksi PDIP menerima dan menyetujui LPj Pelaksanaan APBD 2018 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Bangunan Tahfidz Quran Dirobohkan, Kenapa Centre Point Dibiarkan?

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Jumadi S.Pdi, menilai Pemerintah Kota Medan melakukan standar ganda ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.