_
Home / Medan / Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Penurunan R-APBD 2020
WOL Photo

Fraksi PDIP DPRD Medan Pertanyakan Penurunan R-APBD 2020

MEDAN, Waspada.co.id – Juru bicara Fraksi PDIP DPRD Medan, Boydo HK Panjaitan, mempertanyakan penyebab penurunan pendapatan daerah sebesar 2,54 persen atau Rp6,25 triliun menjadi Rp6,09 triliun pada rapat paripurna Pemandangan Umum Pendapat Fraksi-fraksi terhadap R-APBD 2020 yang berlangsung, Rabu (21/8) sore.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Medan, Iswanda Ramli, didampingi Ketua DPRD Medan Henry Jhon Hutagalung dan Wakil Ketua Ihwan Ritonga, serta dihadiri anggota dewan lainnya. Sementara dari eksekutif dihadiri Wakil Wali Kota Medan Akhyar Nasution dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Boydo melanjutkan, adanya peningkatan PAD sebesar 13,97 persen yakni dari Rp2,31 triliun menjadi Rp2,63 triliun tahun 2020, Fraksi PDIP mengapresiasi dan berharap dapat terealisasi. Bahkan, ditekankan untuk dapat ditingkatkan pada tahun-tahun berikutnya.

Di sisi lain, terkait prioritas pembangunan program perawatan dan membangun infrastruktur jalan, jembatan, drainase dan kebersihan kota, Menurut Boydo beberapa bangunan infrastruktur bangunan gedung, jalan, jembatan dan drainase banyak yang tidak sesuai kwantitas dan kualitas.

Untuk itu, Fraksi PDIP DPRD Medan mendesak Wali Kota Medan supaya lebih meningkatkan pengawasan setiap pekerjaan infrastruktur yang anggarannya dari APBD. Sehingga penggunaan APBD dapat maksimal dan tidak menimbulkan kerugian.

Masih dalam pemadangan umumnya, Fraksi PDIP menyebut pada akhir-akhir ini masih marak terjadi begal dan peredaran narkoba. Sehingga menimbulkan keresahan dan ketakutan masyarakat menjalankan aktivitasnya.

Menyikapi hal itu, Fraksi PDIP mendesak Wali Kota Medan menginstruksikan camat, lurah, dan kepala lingkungan (kepling) membentuk kerja sama dengan masyarakat meningkatkan pengawasan memutus peredaran narkoba. Kemudian melakukan koordinasi dengan Polrestabes Medan guna menekan tindakan kriminalitas dan peredaran narkoba di Medan.

Sementara itu, terkait alokasi anggaran belanja langsung di Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dengan minimnya alokasi program anggaran perawatan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Rp4,2 miliar di banding program pengelolaan ruang terbuka hijau Rp50,06 miliar diprotes Fraksi PDIP.

Menurut Boydo, porsi pembagian anggaran tidak proporsional sesuai kebutuhan masyarakat saat ini. Di mana, menurut Boydo, saat ini penerangan LPJU di Kota Medan belum maksimal. Masih banyak lingkungan yang belum mendapat LPJU dan banyak yang rusak. Boydo mempertanyakan apakah Dinas Kebersihan dan Pertamanan tidak mengetahui hal dimaksud dan perlu dikaji ulang.(wol/mrz/data1)

适适

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Di Hadapan Konjen RRT, Ketua DPRD Medan Minta Bantu Atasi Banjir Rob

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPRD Medan, Hasyim SE, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga, ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.