_
Home / Fokus Redaksi / Eldin Cs Ditahan KPK di Rutan Berbeda
foto: Antara

Eldin Cs Ditahan KPK di Rutan Berbeda

Waspada.co.id – Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Edin yang diciduk dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (15/10) malam, resmi jadi tersangka suap.

Dzulmi Edin bersama Kepala Dinas PU Kota Medan, Isa Ansyari dan Kabag Protokoler Pemerintah Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar yang juga ditetapkan tersangka suap dalam pengurusan jabatan dan proyek. Ketiganya saat ini sudah ditahan KPK.

“Dzulmi Eldin S (ditahan) di Rutan Pomdam Jaya Guntur,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo kepada awak media, Kamis (17/10).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menambahkan, Eldin akan ditahan selama 20 hari sampai pemerinsaan lebih lanjut sembari menunggu sidang. “Ditahan selama 20 hari pertama,” ujarnya.

Selain Dzulmi, KPK juga menahan dua orang tersangka lainnya. Kadis PUPR Kota Medan Isa Ansyari ditahan di Polres Metro Jakarta Pusat dan Kabag Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Siregar ditahan di di Rutan Klas I Salemba, Jakarta Pusat.

“Keduanya juga ditahan selama 20 hari pertama,” kata Febri.

Kronologi Penangkapan Eldin Cs
Dalam paparan KPK, Rabu (16/10) malam, perkara tersebut bermula pada bulan Juli 2019 TDE (Dzulmi Eldin)melakukan perjalanan dinas ke Ichikawa Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemerintah Kota Medan. Perjalanan dinas ini dalam rangka kerjasama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichikawa di Jepang.

Dalam perjalanan dinas tersebut, di luar rombongan Pemerintah Kota Medan, TDE mengajak serta istri, 2 (dua) orang anak, dan beberapa orang lainnya yang diduga tidak berkepentingan. Keluarga TDE bahkan memperpanjang waktu tinggal di Jepang selama 3 (tiga) hari di luar waktu perjalanan dinas. Di masa perpanjangan tersebut keluarga TDE didampingi oleh Kasubbag Protokol Pemerintah Kota Medan yaitu SFI (Syamsul Fitri Siregar).

Akibat keikutsertaan pihak-pihak yang diduga tidak berkepentingan, terdapat pengeluaran perjalanan dinas Wali Kota yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD. Pihak tour & travel kemudian menagih sejumlah pembayaran tersebut kepada TDE.

TDE kemudian bertemu dengan SFI dan memerintahkannya untuk mencari dana dan menutupi akses dana non-budget perjalanan ke Jepang tersebut dengan nilai sekitar Rp800 juta.

Kadis PUPR mengirim Rp200 juta ke wali kota atas permintaan melalui protokoler untuk keperluan pribadi wali kota.

Pada tanggal 10 Oktober 2019, SFI menghubungi APP Ajudan TDE dan menyampaikan adanya keperluan dana sekitar Rp800-900 juta untuk menutupi pengeluaran di Jepang. SFI kemudian membuat daftar target kepala-kepala dinas yang akan dimintakan kutipan dana, termasuk diantaranya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Kepala Dinas PU Kota Medan IAN (Isa Ansyari) meskipun tidak ikut berangkat ke Jepang.

Diduga IAN dimintai uang tersebut karena diangkat sebagai kadis PU oleh TDE. (wol/ags/data1)

适适

Editor: Agus Utama

Check Also

Istri Wali Kota Medan Dicecar KPK soal Pelesiran ke Jepang

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Rita Maharani yang merupakan istri Wali Kota nonaktif ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.