_
Home / Medan / DPRD Soroti KU-PPAS Pemko Medan
WOL Photo/M. Rizki

DPRD Soroti KU-PPAS Pemko Medan

MEDAN, WOL – DPRD Kota Medan menyoroti sejumlah permasalahan dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan Anggapan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017 diantaranya copy paste KUA-PPAS, permasalahan reklame dan kelurahan kumuh.

Ketua DPRD Medan, Hendry Jhon Hutagalung, menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya pada penandatanganan KUA PPAS P-APBD 2017 di Gedung DPRD Medan, Senin (28/8).

“Catatan yang akan kami sampaikan harus dijadikan bahan perbaikan. Kami menyarankan supaya KUA-PPAS dibuat sebaik mungkin bukan copy paste,” jelasnya.

Dikatakan, KUA-PPAS adalah awal dari semua program. Ia mengharapkan ada pola dalam penyusunannya. “Soal kemiskinan misalnya harus ada datanya yang jelas. Kemudian harus ada sumber pendapatan yang diberi prioritas, kerjasama banggar dan TAPD harus makin baik lagi,” sambungnya.

Dalam kesempatan tersebut, Hendry Jhon juga mengingatkan Kota Medan soal permasalahan reklame yang hingga saat ini belum juga selesai. “Dalam persoalan reklame ini kita harus duduk bersama. Kami melihat PAD dari sektor ini sangat minim,” imbuhnya.

Dikatakan, PAD dari sektor reklame ini sangat penting dan berharap APBD 2018 bisa mencapai Rp7 triliun. Dalam kesempatan itu, politisi PDIP ini juga memberikan catatan terhadap keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Kita tidak ingin BUMD di Pemko Medan bernasib seperti BUMN. Dimana perusahaannya bangkrut sementara direksinya kaya-kaya,” sindirnya.

Untuk PD Pasar, DPRD menyarankan harus ada neraca di setiap pasar sehingga diketahui permasalahan pasar yang sebenarnya. Begitu juga dengan PD Pembangunan. DPRD Medan meminta Pemko Medan meniru Jakarta, di mana PD Pembangunan di Jakarta menjadi primadona. “Kami bermimpi PD Pembangunan bisa lebih bagus, di sana setiap unit usaha harus dibuat neracanya,” sebutnya.

Sementara itu untuk PD Rumah Potong Hewan, Hendry Jhon juga mengharapkan bisa lebih baik lagi. “Kalau kita lihat keadaan yang punya usaha potong hewan bisa untung dan kaya, harusnya PD Potong Hewan bisa lebih dari itu.

“Kalau mereka tidak mampu harus di evaluasi, jangan jadi beban APBD dan malah jadi penyakit,” ketusnya.

Sementera itu rincian APBD yang disepakati dalam KUA-PPAS Perubahan APBD Kota Medan TA 2017, Pendapatan daerah di antarannya dari Sektor PAD diproyeksikan sebesar Rp2,31 triliun, dana perimbangan Rp2,23 triliun, dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,25 triliun  dengan total pendapatan Rp5,5 triliun.

Kemudian untuk sektor belanja disepakati Rp5,55 triliun dengan perencanaan belanja tidak langsung  diproyeksikan sebesar Rp1,95 triliun, Belanja Langsung Rp3,60 triliun. Dengan proyeksi ini, P-APBD Tahun Anggaran 2017 diperkirakan mengalami devisit sebesar Rp30,5 miliar.(wol/mrz/d2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

“Informasi Hoax Harus Ditangkal Sedini Mungkin”

MEDAN, Waspada.co.id – Pihak kepolisian diminta mengusut tuntas kasus hoax yang menyerang Komisi Pemilihan Umum ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.