_
Home / Medan / DPRD Siapkan Ranperda Korban Penggusuran Proyek Pemerintah
Anggota Komisi IV DPRD Medan, Parlaungan Simangunsong. (WOL Photo/muhammad rizki)

DPRD Siapkan Ranperda Korban Penggusuran Proyek Pemerintah

MEDAN, WOL – Masa pemerintahan Jokowi-JK tidak terlepas dari pembangunan. Tampak dari hulu hingga hilir, pembangunan infrastruktur terus dikebut. Akan tetapi pembangunan yang tengah digalakkan tersebut mengabaikan kepentingan masyarakat.

Masyarakat kerap menjadi korban penggusuran atas pelaksanaan proyek. Di Kota Medan contohnya. Pembangunan double track mulai dari Kabupaten Deliserdang ke Kota Medan mengakibatkan warga yang selama ini bermukim di pinggiran rel kereta api terpaksa harus kehilangan tempat tinggal.

PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku yang memprogramkan dan sekaligus yang melakukan penggusuran hanya menyediakan uang tali asih seadanya. Padahal, masyarakat sudah kehilangan tempat tinggalnya.

Ketua Komisi D DPRD Kota Medan, Parlaungan Simangunsong, berinisiatif mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang larangan penggusuran rumah penduduk tanpa penyediaan rumah pengganti.

Ranperda tersebut masuk ke dalam program legislasi daerah (Prolegda) tahun 2018. “Nanti akan dibahas bersama pihak eksekutif,” katanya usai pengesahan Prolegda 2018 di gedung DPRD Medan, Senin (19/3).

Di lain sisi Sekretaris DPRD Medan, Abdul Aziz, menjelaskan dari 19 Ranperda yang masuk ke dalam Prolegda 2018, 6 diantaranya merupakan inisiatif dewan.

Akan tetapi, Abdul Aziz tidak mengetahui secara rinci apakah ranperda hak inisiatif dewan sudah memiliki naskah akademik atau belum. “Saya tidak ingat, bagian hukum yang lebih mengetahuinya,” tuturnya.

Berikut 19 Ranperda yang masuk ke dalam Prolegda 2018.

Usul Eksekutif
1. Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Kota Medan.

2. Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Pembangunan Kota Medan
3. Ranperda Tentang Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan.

4. Ranperda Tentang Pencabutan Perda No 5 Tentang Retribusi Izin Gangguan.

5. Ranperda Tentang Pencabutan  Perda No 1 Tahun 2013 Tentang Pinjaman Daerah.

6. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda No 11 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021.

7. Ranperda Tentang Perubahan Atas Perda  No 13 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2011 – 2031.

8. Ranperda Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2017.

9. Ranperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2018.

10. Ranperda Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2019

11. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Reklame.

12. Ranperda Tentang Penyelenggaraan Transportasi Terpadu Light Tail Transit dan Bus Rapor Transit Medan dengan Skema Kerjasama  Pemerintah Dengan Badan Usaha.

13. Ranperda Tentang Pembangunan dan Pengembangan RSUD Dr Pirngadi  Dengan Skema Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha.

Inisiatif Dewan
1. Ranperda Tentang Sistem Pendidikan di Kota Medan.

2. Ranperda Tentang Pengelolaan Aset Daerah.

3. Ranperda  Tentang Pengendalian Minuman Beralkohol.

4. Ranperda Tentang Perlindungan Pedagang Kecil.

5. Ranperda Tentang Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian Tertutup Liquefid Petroleum Gas (LPG) Tertentu di Kota Medan.

6. Ranperda Tentang Larangan Penggusuran Rumah Penduduk Tanpa Penyediaan Rumah Pengganti.(wol/mrz/data2)

适适

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Edy: 5 Prioritas Wujudkan Sumut Bermartabat

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Utara (Sumut) yang bermartabat, Gubernur Sumut Edy Rahmayadi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.