Newsticker
WOL / Fokus Redaksi / DPRD Medan Sikapi ‘Dosa’ Podomoro City Deli
WOL Photo/Muhammad rizki
WOL Photo/Muhammad rizki

DPRD Medan Sikapi ‘Dosa’ Podomoro City Deli

MEDAN, WOL – Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon, menerima sekaligus menyikapi berkas Putusan Mahkama Agung (MA) terkait pelanggaran bangunan Podomoro Deli City Medan yang diserahkan Gerakan Rakyat Berantas Korupsi Sumatera Utara (Gerbraksu). Penyerahan disampaikan Kordinator Gerbraksu Saharuddin diterima Sahat di ruang Komisi D DPRD Medan, Kamis (12/1).

Dikatakan Saharuddin, pihaknya datang untuk mensosialisasikan putusan MA RI No. 274 K/TUN/2016 perkara kasasi tata usaha negara. Penyerahan disampaikan Kordinator Gerbraksu kepada Komisi D DPRD Medan. Di mana dalam putusan tersebut bahwa Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) tanggal 24 Maret 2015 an. PT Sinar Menara Deli (Podomoro City Deli) dinyatakan batal dan kepada Wali Kota Medan diminta supaya mencabut SIMB tersebut.

Atas dasar itu pula, menurut Saharuddin didampingi Ketua Laskar Anti Korupsi Perjuangan 45 Medan, Sughandi Siagian, mendesak Komisi D DPRD Medan menindaklanjuti putusan MA dimaksud. Komisi D diharapkan dapat meninjau lapangan sekaligus menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan pihak Podomoro serta instansi terkait yakni Pemko Medan/Dinas TRTB.

Selanjutnya Saharuddin mendorong Pemko Medan supaya mengeluarkan stanvas pembangunan Podomoro City Deli Medan. “Bukan hanya sekedar stanvas tapi kita minta harus bongkar,” tagas Saharuddin.

Ditambahkan, dengan adanya pembatalan izin diminta kepada Wali Kota Medan supaya memiliki tanggung jawab moral. Tentu diharapkan dapat memberikan klarifikasi kepada masyarakat umum. Sedangkan bagi DPRD Medan diharapkan menjalankan hak interpelasi, menyikapi pengaduan tersebut.

Ketua Komisi D DPRD Medan, Sahat Simbolon, yang juga sekretaris Fraksi Gerindra DPRD mengaku sangat respon dan menanggapi serius isi putusan MA. Sahat berjanji akan menindaklanjuti dan segera melakukan RDP dengan instansi terkait. Kepada Pemko Medan diminta harus menindaklanjuti putusan MA.

Ditegaskannya, semua pihak supaya mematuhi segala ketentuan hukum dan peraturan yang ada. Jika terbukti bangunan melanggar aturan supaya ditindak dan pejabat yang melanggar kebijakan supaya dikenakan sanksi.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

Ilustrasi (WOL Photo/Ega Ibra)

Jalur Kereta Api Harus Clear Area Hindari Kecelakaan

MEDAN, WOL – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara, menegaskan jalur kereta ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.