Breaking News
Home / Medan / DPRD Medan Sesalkan Perda Tera Ulang Belum Diterapkan
WOL Photo/ Muhammad Rizki
WOL Photo/ Muhammad Rizki

DPRD Medan Sesalkan Perda Tera Ulang Belum Diterapkan

MEDAN, WOL– DPRD Medan sangat menyesalkan Pemko Medan belum menerapkan pelaksanaan Perda Tera-tera ulang. Padahal Perda tersebut sudah ditetapkan sejak September 2014 lalu, yang diyakini dapat mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan. Apalagi alasan Pemko Medan hanya karena ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjalankannya.

Sikap kecewa tersebut disampakan anggota DPRD Medan, Hendrik Halomoan Sitompul pada rapat paripurna DPRD Medan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap nota pengantar P-APBD Pemko Medan 2017 di kantor DPRD Medan, Rabu (20/9).

Rapat paripurna ini dipimpin Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, didampingi Wakil Ketua Iswanda Ramli, Ihwan Ritonga, beserta anggota dewan lainnya. Hadir Wakil Wali Kota Medan, Ahkyar Nasution, serta pimpinan SKPD dan para camat.

Menurut Hendrik, seharusnya Pemko Medan segera menerapkan Perda Tera-tera ulang. Sebab selain untuk meningkatkan PAD juga dipastikan akan melindungi kepentingan umum di sekitar industri perdagangan. “Kita harapkan jangan karena Pemko tidak siap sehingga kepentingan umum terabaikan,” ujar Hendrik.

Untuk itu Pemko Medan harus serius menggali sumber potensi PAD. Apalagi dalam nota pengantarnya Pemko Medan melaporkan pertambahan PAD hanya Rp58,215 miliar. Menurut Fraksi Demokrat hal itu tidak realistis karena kenyataannya masih banyak potensi PAD belum terjamah.

Seperti halnya penerimaan pajak daerah dari retribusi reklame yang sangat minim dan tidak maksimal. Pemko Medan terkesan melakukan pembiaran reklame menyalah. Untuk itu Hendrik mempertanyakan langkah  yang diambil Pemko Medan terhadap reklame menyalah termasuk reklame yang berada di luar 13 zona larangan.

Masih menyangkut peningkatan PAD, Hendrik juga menyoroti realisasi penerimaan retribusi sampah dari 53 pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Kota Medan. Sama halnya dengan retribusi sampah dari Wajib Retribusi Sampah (WRS) yang tercatat sebanyak 77.509 WRS pada tahun 2016.

Sementara dari jumlah tersebut hanya 284.398 WRS yang terdaftar. Dalam hal itu kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dituntut untuk memberi penjelasan dan mengambil langkah apa.

Di akhir pemandangan umumnya yang disampaikan Hendrik Halomoan Sitompul, mengingatkan Pemko Medan supaya segera mungkin menindaklanjuti realisasi pembangunan Islamic Centre di Martubung Kecamatan Medan Labuhan. Hendrik mengaku tidak akan berhenti menyuarakan agar pembangunan Islamic Centre segera terwujud sehingga akan menjadi kebanggaan kota Medan.(wol/mrz)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Pecinta PSMS Medan, Nata Simangunsong (WOLPhoto/M Rizki)

Pecinta PSMS: Pemko Medan Sudah Tunjukkan Kepedulian

MEDAN, WOL – Munculnya dukungan dari berbagai pihak terkhusus Pemko Medan atas keberhasilan PSMS Medan ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.