_
Home / Medan / DPRD Medan Desak Terminal & Parkir Liar Ditertibkan
WOL Photo

DPRD Medan Desak Terminal & Parkir Liar Ditertibkan

MEDAN, WOL – Komisi D DPRD Medan desak Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan untuk melakukan penertiban terminal liar di Kota Medan. Pasalnya, keberadaan terminal tersebut kerap menjadi pool angkutan penumpang barang plat hitam dan mengganggu lingkungan sekitar.

“Parahnya lagi, keberadaan terminal liar tersebut sudah merambah ke komplek perumahan. Kita heran kenapa tidak ditertibkan dan kesan ada pembiaran. Banyak masyarakat mengeluh akibat aktifitas terminal tersebut dan mengadu ke komisi,” tegas Ketua Komisi D DPRD Medan Ahmad Arif saat kunker ke kantor Dishub Kota Medan, kemarin.

Kunjungan tersebut dihadiri anggota dewan lainnya, Parlaungan Simangunsong, Sahat Simbolon, Daniel Pinem, Abd Rani, Sabar Sitepu dan Maruli Tua tarigan.

Menurut Ahmad Arif, saat ini terminal liar makin bertambah banyak di daerah Jalan Amaliun, Jalan Laksana, Jalan Rahmadsyah, Jalan HM Joni dan sekitarnya.  Sehingga kemacetan lalu lintas pun tak terelakkan.

Dikatakan Ahmad Arif, selain menimbulkan kemacetan, keberadaan terminal liar dipastikan sangat merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi terminal. Tentu saja keberadaan terminal resmi di Amplas dan Pinang Baris menjadi sepi.

Selain itu, anggota DPRD Medan lainnya Daniel Pinem menyoroti keberadaan parkir di Pajak Melati. Kondisi jalan pajak di simpang Melati sangat kumuh dan macet. Pengguna jalan sangat terganggu karena keberadaan parkir sudah memakai badan jalan.

Pada kesempatan itu, Daniel Pinem minta Dishub Medan segera menata keberadaan parkir di Pajak Melati. Bukan masalah parkir saja, Daniel menyarankan agar Dishub Medan melakukan rekayasa lalu lintas upaya mengatasi kemacetan lalulintas disana.

Sementara itu Kepala Dishub Kota Medan Renward Parapat menjelaskan ada menerbitkan SPT parkir disana. Namun demikian, Renward mengaku bahwa status jalan di sana merupakan jalan Negara. Dimana sesuai UU No 28 Tahun 2014, tidak diperbolehkan melakukan kutipan parkir di Jalan Negara.

Sebelumnya, Renward Parapat memaparkan, realisasi retribusi parkir hingga saat ini mencapai 26,6 persen atau senilai Rp7 miliar dari target Rp26,3 miliar Tahun 2015. (wol/muhammad rizki/data2)    

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Minimalisir Angka Kecelakaan, KAI Tutup 6 Perlintasan Tak Resmi

MEDAN, Waspada.co.id -Penyebab kecelakaan di palang pintu perlintasan dan ruang manfaat jalur kereta api di ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.