_
Home / Medan / DPRD Medan Belum Bahas LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2018 Karena Ini
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah. (WOL Photo)

DPRD Medan Belum Bahas LKPj Wali Kota Tahun Anggaran 2018 Karena Ini

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua Fraksi PAN DPRD Medan, HT Bahrumsyah, menyesalkan tindakan Ketua DPRD Medan, Henry Jhon Hutagalung, yang tidak mencoba mempertanyakan kapan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Medan Tahun 2018 masuk dalam rapat Banmus. Padahal dokumen tersebut sudah lama disampaikan ke DPRD Medan, dan hari ini pada berkas yang dibubuhi tanda tangan Ketua DPRD Medan tidak mencantumkan pembahasan yang dimaksud.

“Sangat kita sayangkan sekali LKPj Wali Kota Medan Tahun 2018 tidak dibahas. Dan harusnya pimpinan (DPRD) menjadwalkan terlebih dahulu agenda LKPj. Apalagi kan, dokumennya sudah lama masuk ke meja pimpinan,” ucapnya, Senin (10/6).

Dikatakan, pentingnya pembahasan LKPj sebab keputusan rekomendasi DPRD terhadap kinerja Pemko pada tahun 2018 sangat strategis untuk memberikan masukan dan kritikan yang konstruktif untuk evaluasi sejauh mana agenda-agenda pembangunan tahun 2018 sudah berjalan dengan benar.

“Dan pembahasan LKPj itu sebagai alat untuk mengukur sejauh mana kinerja Pemko sudah menampung semua aspirasi masyarakat dan pokok-pokok fikiran DPRD,” katanya.

Ketua Komisi II DPRD Medan ini menyebut bahwa pembahasan LKPj sudah diatur dalam PP Nomor 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Dearah Kepada Masyarakat.

Di mana, penyampaian LKPj itu tertuang dalam Pasal 23 yang menyebutkan LKPj disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat paripurna DPRD.LKPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD.

Kemudian, berdasarkan basil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD menetapkan keputusan DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPj diterima.

Dan Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna yang bersifat istimewa sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ihwan Ritonga membenarnya bahwa dokumen pembahasan LKPj Wali Kota Medan Tahun 2018 telah diajukan Pemko ke DPRD pada April 2019 lalu. Hanya saja, pihaknya tidak ada menerima laporan baik dari Pemko maupun Sekretariat DPRD Medan bahwasannya dokumen itu sudah disampaikan ke pimpinan DPRD Medan.

“Bahkan, saya juga tidak tahu kalau dokumen itu (LKPj 2018, red) sudah di meja pimpinan. Atau mungkin kemarin sibuk setelah pemilu,” terangnya.

Ihwan menambahkan, mungkin karena alasan waktu makanya diputuskan bersama dengan sejumlah pimpinan fraksi untuk tidak mengagendakan pembahasan LKPj Wali Kota tahun 2018. “Mungkin waktunya kan sudah lebih 30 hari, sehingga LKPj tahun 2018 tak dibahas lagi,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Batas Waktu Mantan Anggota DPRD Medan Kembalikan Aset 18 September

MEDAN, Waspada.co.id – Sejumlah 50 anggota DPRD Kota Medan Periode 2014-2019 yang masa jabatannya berakhir ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.