Breaking News
Home / Medan / DPRD Kabupaten Kampar Studi Banding Kepegawaian ke Medan
WOL Photo

DPRD Kabupaten Kampar Studi Banding Kepegawaian ke Medan

MEDAN, WOL – Komisi I DPRD Kabupaten Kampar Provinsi Riau melakukan studi banding ke Pemerintah Kota Medan dalam rangka mempelajari terkait urusan kepegawaian yang berjalan di Kota Medan, khususnya prosedur pengangkatan dan pemberhentian pejabatnya. Kunjungan kerja Komisi I DPRD yang dipimpin oleh Dewi Hadi diterima oleh Asisten Umum Setda Kota Medan, Ikhwan Habibi Daulay, di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota Medan, Jumat (2/3).

Dalam kunjungannya, pimpinan rombongan mengutarakan permasalahan yang terjadi di urusan kepegawaian Kabupaten Kampar, di mana diungkapkannya bahwa urusan penempatan, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat dari jabatannya belum sesuai dengan ketentuan berlaku.

“Permasalahan ini timbul karena ada wacana bahwa Bupati Kabupaten Kampar akan menonjobkan 13 orang pejabat sekaligus, di mana menurut kami, itu tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Hadi seraya menyatakan ingin mengetahui seperti apa proses penempatan, pengangkatan, pemberhentian pejabat di lingkungan Pemko Medan.

Asisten Umum Setda Kota Medan, Ikhwan Habibi, mengutarakan bahwa kondisi demikian di lingkungan Pemko Medan tidak menimbulkan riak, melainkan cenderung kondusif. Dikatakannya hal itu bisa terjadi karena Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, memiliki political will yang sejalan dengan ketentuan UU ASN yang berlaku.

Memang, dalam UU ASN sambungnya tidak mengenal istilah Non Job, kalaupun harus demikian, ada proses dan mekanismenya, tidak sembarangan.

“Tentunya kita kaget dengan kondisi yang ada di Kabupten Kampar. Dalam hal penentuan pejabat, Wali Kota Medan menginginkan adanya sinkronisasi antara struktur organisasi dengan kompetensi pegawai dan kebutuhan organisasi, sehingga di Kota Medan saat ini tidak ada pejabat yang dinonjobkan, selama dalam perjalanan tugasnya pejabat tidak melakukan tindakan disiplin berat sesuai dengan ketentuan yang mengaturnya,” kata Asmum melanjutkan.

Sementara Sekretaris BKDPSDM Kota Medan, Baginda Siregar, menambahkan untuk pengisian jabatan Eselon III dan IV masih menjadi kewenangan kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sedangkan untuk pengisian jabatan Eselon II sudah menerapkan seleksi terbuka dan harus memiliki rekomendasi dari KASN.a

“Jika ada pergantian jabatan pun, jabatan yang dikosongkan tersebut langsung digantikan dengan pejabat lainnya berdasarkan job fit yang kita laksanakan, pergantiannya cenderung rotasi jabatan, demosi ataupun promosi jabatan,” pungkas Baginda yang dilanjutkan dengan sesi pertukaran cenderamata dan foto bersama.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Wali Kota Apresiasi Program CSR Mandiri Mudik Bareng

MEDAN, Waspada.co.id – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, mengapresiasi digelarnya Mandiri Mudik tahun 2018. Diharapkan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: