Home / Medan / DPRD Cabut Perda Retribusi Izin Gangguan
WOL Photo

DPRD Cabut Perda Retribusi Izin Gangguan

MEDAN, Waspada.co.id – Juri bicara Fraksi Partai Golkar DPRD Medan, Adlin Umar Yusri Tambunan, mengatakan pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 tahun 2016 tentang Izin Retribusi Izin Gangguan, disebabkan perkembangan situasional guna memudahkan kesempatan berusaha demi lancarnya iklan usaha di Kota Medan.

Di samping itu, pencabutan Perda tersebut, tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya.

“Kita ketahui bersama, diterbitkannya Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 ini pada awalnya dimaksudkan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD),” kata Adlin dalam pemandangan umum fraksinya pada sidang paripurna DPRD Medan tentang Pencabutan Perda Izin Gangguan di gedung dewan Jalan Kapten Maulana Lubis Medan Rabu (12/9).

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Adlin, pihaknya ingin mengetahui apakah dengan dicabutnya Perda Kota Medan Nomor 5 Tahun 2016 ini, Pemko Medan merasa terbebani dalam perolehan pencapaian target PAD Kota Medan ke depan. Selanjutnya dalam penerapan Perda Nomor 5 tahun 2016 tenang Pencabutan Izin Gangguan ini, seberapa besar pemasukan dari retribusi ini mendukung PAD Kota Medan selama ini.

“Dengan pencabutan Perda ini, tentunya berpengaruh terhadap pemasukan PAD, untuk itu Pemko perlu segera mengantisipasi dan berupaya mencari sumber alternatif lain dalam rangka peningkatan PAD, namun tidak membebani masyarakat,” imbuhnya.

“Kami ingin mengetahui apakah Pemko Medan sudah melakukan langkah-langkah antisipatif atas dicabutnya Perda ini,” sebut Bendahara DPD Partai Golkar Kota Medan ini.

Sebagaimana diketahui, pencabutan Perda Nomor 5 tahun 2016 tentang retribusi izin gangguan didasari adanya Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 27 tahun 2009 tentang Pencabutan Pedoman Penetapan Izin Gangguan di derah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 22 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Dan ditindaklanjuti melalui surat edaran Menteri Dalam Negeri No : 500/3231/SJ tanggal 15 Juli 2017 tentang tidak lanjut Permendagri Nomor 19 tahun 2017.

Di mana surat tersebut memerintahkan kabupaten/kota segera untuk melakukan pencabutan Perda terkait dengan izin gangguan dan pungutan retribusi gangguan di daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan untuk berusaha.(wol/mrz/data1)
Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ketua Gerindra: Godfried Tak Tahu Diri

MEDAN, Waspada.co.id – Ketua DPC Partai Gerindra Kota Medan, Bobby O Zulkarnain, menyebut Godfried Effendi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: