Home / Medan / DPRD: 2019 Anggaran Rp675,8 Miliar Untuk Infrastruktur Jalan Perlu Dikaji Ulang
Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi (kanan)./WOL Photo/muhammad rizki

DPRD: 2019 Anggaran Rp675,8 Miliar Untuk Infrastruktur Jalan Perlu Dikaji Ulang

MEDAN, Waspada.co.id – Sekretaris Komisi D DPRD Medan, Salman Alfarisi, menyebutkan alokasi anggaran Rp1,7 triliun lebih untuk pembangunan infrastruktur yang diajukan Pemko Medan dalam formulasi Rancangan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (R-APBD) tahun 2019 sebesar Rp5,94 triliun masih perlu dikaji. Sebab, anggaran tersebut belum final atau diputuskan.

Dikatakan, R-APBD 2019 baru sebatas nota pengantar. Artinya ada pembahasan atau pengkajian di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan. “Nantinya, Banggar akan melihat secara rinci alokasi anggaran tersebut, apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat. Dengan kata lain, apakah benar-benar dapat menjawab persoalan infrastruktur di Medan,” ujarnya, Kamis (18/10).

Ditambahkan, melihat dari gambaran pembangunan tahun 2018, tentunya Pemko Medan diharapkan sudah melakukan riset untuk mengalokasikan anggaran tersebut. Sebab, alokasi anggaran yang diajukan untuk proyek infrastruktur tahun 2019 sebesar Rp1,7 triliun itu cukup besar.

“Harapan-harapan masyarakat dari pembangunan infrastruktur di Medan tentunya bisa terakomodir, seperti persoalan banjir, jalan rusak, dan lainnya. Kalau ternyata tidak, maka sangat disayangkan dan mubazir atau membuang-buang anggaran saja,” terangnya.

Disebutkan, anggaran Rp1,7 triliun untuk infrastruktur atau sekitar 30 persen dari R-APBD 2019 perlu disoroti apa saja alokasinya.

“Belum dijelaskan secara detial pos-pos anggarannya seperti apa. Namun, saya berpendapat terpenting harus memuat perihal banjir, jalan rusak, dan drainase,” tuturnya.

Lebih dari itu, sambung Salman, dalam pelaksanaan proyek pembangunan tersebut juga harus memperhatikan dampak atau akibat yang ditimbulkan. Artinya, kontraktor yang mengerjakan harus profesional dan bukan amatiran.

“Jangan sampai terjadi lagi tumpukan-tumpukan tanah yang dibiarkan di pinggir jalan pada proyek pengorekan drainase. Dinas PU (Pekerjaan Umum) harus tegas dan memberi pengawasan lebih kepada kontraktor yang mengerjakannya. Jika tidak profesional, maka tahun 2019 jangan dipakai lagi karena merugikan masyarakat di sekitar,” pungkasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

DPRD Medan Setuju Penambahan Kebutuhan Anggaran e-KTP Rp3 Miliar

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan, Anton Panggabean, yang tergabung di panitia khusus (Pansus) R-APBD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: