Home / Medan / Dinas Pendapatan Dituding Serobot Lahan Dinas Perhubungan
Ilustrasi (WOL Photo)

Dinas Pendapatan Dituding Serobot Lahan Dinas Perhubungan

MEDAN, WOL – Dinas Pendapatan Kota Medan dituding menyerobot lahan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan yang dikelola Dinas Perhubungan Kota Medan. Sebab, sebagian lahan parkir yang dikenakan retribusi kini berubah menjadi pajak parkir.

Imbasnya, sektor pendapatan dari retribusi parkir menjadi berkurang. Bahkan, Dinas Perhubungan Kota Medan pesimis target yang dibebankan sekitar Rp23 miliar dari sektor ini tidak tercapai.

“Sebagian lokasi parkir yang dulunya dikenakan retribusi kini membayar pajak parkir. Hal ini disebabkan para usaha mengelola sendiri parkirnya dan membayar pajak, bukan lagi retribusi,” tegas Kabid Parkir Dinas Perhubungan Kota Medan SP Tambunan, Kamis (28/5), tanpa merinci beberapa kehilangan PAD akibat pengalihan ini.

Tambunan menjelaskan, usaha yang membayar pajak parkir tersebut kebanyakan usaha-usaha kecil atau hanya satu dua ruko. Hal ini menjadi rancu. Mengingat, biasanya usaha yang mendapat izin pengelolaan pelataran parkir adalah usaha besar seperti, hotel, plaza, dan gedung komersil lainnya. “Kalau usahanya besar seperti, hotel, plaza, komplek pertokoan seperti Tomang Elok, kita maklumi. Ini hanya dua ruko. Kan lucu,” ungkapnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah mempertanyakan hal ini kepada Dinas Pendapatan Kota Medan. Namun, belum ada arah penyelesaian. Hal ini dikarenakan mereka heran sistem pengelolaanya, karcis parkirnya, dan juga juru parkirnya. Mengingat, itu hanya usaha kecil. Kejadian ini juga diketahui setelah pihak melakukan kutipan dan ternyata sudah beralih menjadi pajak parkir.

“Mereka kan tidak mengeluarkan karcis, tidak punya jukir. Siapa jukirnya. Kalau usaha besar kan pengelolaanya pihak ketiga, tentunya ada petugasnya tersendiri. Inikan aneh. Bahkan, ketika kami tanya masing-masing usaha itu tidak punya izin,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Penagihan Dinas Pendapatan Kota Medan Yusdalina mengatakan, mereka hanya mengutip pajak parkir yang usahanya punya pelataran parkir, bukan badan jalan. Contohnya Rumah Makan ACC di depan eks Gedung Deli Plaza. Mereka juga tidak mau mengutip yang bukan haknya. “Kami hanya kutip yang punya pelataran. Kalau langsung di badan jalan tidak. Kami juga tidak mau mengambil yang bukan kewenangan kami. Makanya hanya usaha yang punya pelataran parkir,” jelasnya.

Dia menambahkan, persoalan ini sudah dikoordinasikan dengan Dinas Perhubungan. Bahkan, nanti akan dirapatkan kembali agar tidak menimbulkan persoalan. Pengelolaan parkir itu diserahkan kepada pihak ketiga yang memohon mengelola pelataran parkir. “Yang mengelola mereka yang memohon. Kami hanya kutip pajak saja. Nanti ini akan dikoordinasikan kembali. Biar tidak ada masalah,” pungkasnya.

Ketua Fraksi Golkar DPRD Medan Ilhamsyah mengatakan, seharusnya sesama dinas tidak saling berebutan. Bahkan, meskipun kedua pihak ini saling mengelola tetap saja pendapatan dari sektor parkir tidak memberikan kontribusi besar. Untuk itu dia menyarankan agar kedua pihak duduk bersama menyelesaikan persoalan ini.

“Kami sarankan untuk duduk bersama menyelesaikan persoalan ini agar perolehan pendapatan lebih maksimal lagi. Selain itu, tidak merugikan masyarakat pengguna jasa parkir,” tandasnya. (wol/muhammad rizki/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Permudah Layanan, Tiket KAI Bisa Check-In di Stasiun Online

MEDAN, Waspada.co.id – Untuk memberikan kemudahan kepada penumpang yang akan menggunakan kereta api, mulai 17 ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: