_
Home / Medan / Diduga Ada Praktik Korupsi Pada Event Ramadhan Fair 2019
WOL Photo

Diduga Ada Praktik Korupsi Pada Event Ramadhan Fair 2019

MEDAN, Waspada.co.id – Mahasiswa yang tergabung dalam Barisan Mahasiswa Pemerhati Kota Medan menilai ada praktik kecurangan dalam pengelolaan Ramadhan Fair yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2019.

Dalam kritiknya, mahasiswa menilai ucapan Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, yang menyebutkan tidak ada jual beli stand di Ramadhan Fair bertolak belakang dengan fakta di lapangan.

“Dari penelusuran kami dengan beberapa pedagang UMKM yang berjualan pada acara tersebut, ternyata ada oknum di Pemko Medan yang melakukan praktek pungutan liar (Pungli) terhadap pedagang.

Tujuannya untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan si pembayar pungutan. Selain itu, kami menduga adanya praktek korupsi anggaran Program Pengelolaan Keragaman Budaya Ramadhan Fair Tahun 2019 dari total anggaran Rp3,065 miliar dengan penjabaran, belanja makanan dan minuman kegiatan senilai Rp165 juta, belanja pakaian kerja lapangan Rp100 juta dan penyelenggara kegiatan (EO) senilai Rp2,8 miliar,” ungkapnya Koordinator Aksi Wildan Lubis, Senin (27/5).

Lebih lanjut mahasiswa menilai, dengan anggaran sebesar itu harusnya semua pihak terutama masyarakat Kota Medan mendapatkan pelayanan yang maksimal dan tidak terkesan mubazir. Namun kenyataannya adalah sebaliknya. Masyarakat malah dibebani tarif parkir kendaraan roda dua sebesar Rp5 ribu dan roda empat Rp10 ribu.

“Tentu saja tarif parkir ini harusnya tidak perlu diadakan karena mengingat anggaran biaya untuk program acara Ramdhan Fair tahun ini sungguh sangat luar biasa besar. Kami juga menduga adanya kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Medan karena adanya dugaan pungli pada acara tersebut,” ujarnya.

Mahasiswa meminta agar Kadis Kebudayaan Kota Medan, Ok Zulfi dan penyelenggara kegiatan (EO) Ramadhan Fair tahun 2019 ditangkap karena diduga melakukan praktek korupsi dana APBD Program Pengelolaan Keragaman Budaya Ramadhan Fair tahun 2019 dan dugaan adanya pungli terhadap para pedagang UMKM.

“Lakukan audit dana Program Pengelolaan Keragaman Budaya Ramadhan Fair tahun 2019. Evaluasi pelaksanaan Ramadhan Fair 2019 dan Wali Kota Medan harus mencopot Kadis Kebudayaan Kota Medan,” pungkasnya.

Sementara itu anggota Komisi III DPRD Medan, Jangga Siregar, mendukung langkah yang diajukan para mahasiswa mendesak agar Wali Kota Medan mengevaluasi kinerja Kadis Kebudayaan dan pelaksanaan Ramadhan Fair.

“Kalau lebih banyak mudharat dari pada manfaatnya, lebih baik Ramadhan Fair ini ditiadakan lagi eventnya tahun depan. Kita juga meminta aparat penegak hukum untuk memeriksa dugaan korupsi APBD untuk perhelatan ini Rp3,065 miliar itu bukan dana yang sedikit. Kalau dipergunakan untuk hal positif lainnya akan lebih baik. Jadi sekali lagi kita minta pihak terkait serius menelusuri temuan ini,” tegasnya.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

LPj Anggaran 2018, Pemko Silpa Rp67,31 Miliar

MEDAN, Waspada.co.id – Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, sampaikan nota pengantar Ranperda tentang Laporan Pertanggungjawaban ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: