Newsticker
WOL / Medan / Depalindo Sumut Dukung Kebijakan Jokowi Mengenai Kuala Tanjung
WOL Photo/M. Rizki
WOL Photo/M. Rizki

Depalindo Sumut Dukung Kebijakan Jokowi Mengenai Kuala Tanjung

MEDAN, WOL – Ketua Umum Dewan Pengguna Jasa Pelabuhan Indonesia (Depalindo) Sumut, Hendrik Halomoan Sitompul, mengapresiasi kebijakan Presiden RI, Joko Widodo, yang telah memberi kebijakan kepada Pelabuhan Kuala Tanjung tetap menjadi wilayah pengumpul (hub) internasional.

Kebijakan yang diterapkan Jokowi setelah Presiden menggelar rapat terbatas di Istana, Kamis (16/2) kemarin, membahas evaluasi pelaksanaan proyek strategi nasional dan program prioritas di Provinsi Sumatera Utara.

“Bapak Jokowi berharap Sumatera Utara bisa dijadikan sebagai wilayah pengumpul (hub) internasional. Atas kita sangat mengapresiasi kebijakan Jokowi yang kita nilai sangat  pro kepada masyarakat Sumut,” ucapnya, Jumat (17/2).

Menurut pria yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Demokrat itu, kebijakan Jokowi juga membawa angin segar bagi para pebisnis, pengusaha dan investor yang akan menanamkan modalnya pada pengembangan perekonomian di Sumut.

“Gairah perekonomian di Sumut semakin bersinar. Sehingga dengan begitu taraf hidup masyarakat khususnya disekitar Pelabuhan Kuala Tanjung akan terangkat. Dari sisi perekonomian, sentimen positif di Sumut semakin dapat kepercayaan bagi para inverstor,” terangnya.

Jokowi menurut Hendrik yang juga Alumni PPRA 52 Lemhannas RI sangat tepat melihat kondisi geografis Sumatera Utara yang memiliki posisi sangat strategis karena berada di jalur pelayaran internasional Selat Malaka yang dekat dengan Singapura, Malaysia dan Thailand.

“Artinya pertumbuhan ekonomi di kawasan selat malaka akan terpusat di Kuala Tanjung,” jelasnya.

Rapat terbatas yang dilakukan Presiden Jokowi beserta sejumlah menteri terkait adanya kebijakan baru yang diterbitkan Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi melalui Keputusan Menteri Perhubungan RI No 901/2016 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) 2016 yang mengubah alih status Pelabuhan hub Kuala Tanjung ke Pelabuhan Tanjung Priok. Kebijakan itu langsung mendapat reaksi keras. Pelopor reaksi keras yang pertama disampaikan Hendrik Sitompul. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut tak sesuai dengan konsep Tol Laut dan Nawacita Presiden Jokowi.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Baca Juga

WOL Photo/Eko kurniawan

Konsumsi Buah Rutin Cegah Penyakit

MEDAN, WOL – Kebutuhan masyarakat terhadap buah dan sayur masih terbilang minim. Berdasarkan penelitian masyarakat ...

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.