Home / Medan / Butong Sosialisasikan Perda Trafficking Untuk Melindungi Warga Medan
WOL Photo

Butong Sosialisasikan Perda Trafficking Untuk Melindungi Warga Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Sebagai kota terbesar ketiga di Indonesia dan gerbang internasional, kasus perdagangan orang sangat potensial terjadi di Kota Medan. Karenanya, Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang, merupakan senjata strategis untuk mencegah warga Medan jadi korban perdagangan orang.

Dengan demikian perda yang disahkan DPRD Medan ini perlu terus disosialisasikan agar warga Kota Medan paham dan mengerti apa yang harus dilakukan ketika menghadapi kasus-kasus perdagangan orang yang terjadi di wilayahnya.

“Sosialisasi seperti ini sangat positif khususnya bagi warga Kota Medan yang masih belum mengerti persoalan perdagangan orang. Perda ini sudah sangat mewakili warga karena Medan merupakan kota besar yang memungkinkan terjadinya kasus trafficking,” kata anggota DPRD Medan, Surianto dalam sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 di Jalan Paluh Nibung, Kelurahan Paya Pasir Kecamatan Medan Marelan, Selasa (12/6) lalu.

Pria yang akrab disapa Butong ini menjelaskan, Perda Nomor 3 Tahun 2017 merupakan payung hukum bagi Pemko Medan dalam melindungi warganya, khususnya anak-anak dan perempuan, dari praktik perdagangan orang. Selain itu, kondisi Kota Medan yang sangat potensial sebagai daerah transit dan tujuan perdagangan orang menjadikan kehadiran produk hukum ini sangat tepat.

Lebih lanjut politisi Gerindra ini memaparkan, Perda Kota Medan Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang juga merupakan amanah Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang mewajibkan pemerintah daerah membuat kebijakan program, kegiatan dan mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan pencegahan penanganan masalah perdagangan orang.

Perda yang terdiri dari 26 bab dan 22 pasal itu mengatur upaya pencegahan, pembinaan, pengawasan, hak dan kewajiban masyarakat, serta sanksi administratif hingga ketentuan pidana. Contoh, pasal 21 mengatur, setiap orang dengan korporasi yang melakukan dan turut melakukan, membantu melakukan, mencoba melakukan dan/atau mempermudah terjadinya perdagangan orang dikenakan sanksi pidana yang mengacu kepada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam sosialisasi itu warga meminta Pemko Medan dan DPRD menghadirkan pihak-pihak yang bisa memberikan pemahaman penuh kepada masyarakat seperti bagian hukum Pemko Medan dan aparat berwenang lainnya, sehingga warga paham. Warga ingin mengetahui bagaimana mengadvokasi apabila menemukan kasus perdagangan orang.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Ayo Ramaikan Festival Barzanji dan Jalan Sehat Rumah Juang Sumut

MEDAN, WOL – Rumah Juang Sumut gelar festival barzanji dan marhaban di Marelan Hall, Kecamatan ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: