Home / Medan / BPN Sudah Bisa Terbitkan SHM di Lahan 106 Ha Helvetia
WOL Photo

BPN Sudah Bisa Terbitkan SHM di Lahan 106 Ha Helvetia

MEDAN, Waspada.co.id – Badan Pertahanan Nasional (BPN) Deliserdang seharusnya sudah bisa menerbitkan Surat Hak Milik (SHM) yang dimohonkan oleh 65 kepala keluarga sesuai putusan PK yang sudah inkrah.

Mengingat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Deliserdang juga sudah mengeluarkan surat eksekusi lahan.

Hal ini diungkap mantan Sekretaris II Tim B Plus BPN Sumut, Supardi di persidangan Tipikor Medan, Senin (28/5). Supardi merupakan satu dari empat saksi dari Badan Pertanahan Negara (BPN) yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung dalam sidang lanjutan dugaan penyelewengan aset dengan terdakwa berinisial TS.

Supardi mengatakan BPN sudah bisa menerbitkan SHM yang dimohonkan 65 kepala keluarga atas lahan 106 hektar berdasarkan putusan PK yang sudah inkrah, namun tidak dilakukan karena BPN masih melakukan penelitian atas SK Menteri BUMN soal lahan tersebut.

“BPN sebenarnya sudah bisa mengeluarkan SHM di sana atas putusan PK itu yang Mulia,” ungkap Supardi dalam kesaksiannya dihadapan majelis hakim yang diketuai Wahyu Prasetyo Wibowo.

Supardi mengatakan lahan 106 hektar di kawasan perkebunan Helvetia memang sudah lama tidak dikelola oleh pihak PTPN2. Selain HGU-nya sudah berakhir pada tahun 2002, sebut Supardi, lahan tersebut juga sudah dikuasai oleh masyarakat. Menurut Supardi, masyarkat yang menguasai lahan tersebut telah memiliki SK Gubernur bahwa lahan 106 hektar masuk dalam daftar 5872 hektar yang dibebaskan.

Supardi menerangkan pelepasan lahan tersebut sesuai peruntukannya dalam pengembangan RUTR dikawasan Deli Serdang, Binjai dan Langkat yang sebagian lahan tersebut juga diakui dimiliki masyarakat.

Mendengar kesaksian ini, majelis hakim mempertanyakan kenapa meski telah habis masa HGU tidak dihapus bukukan oleh pihak PTPN II. Menjawab itu, Supardi menyatakan bahwa itu adalah kewenangan PTPN II.

Sama halnya dengan kesaksian Supardi, tiga saksi lainnya yaitu Erwin Ananda Nasution Hafizunsyah, Hadjral Aswad, juga menyatakan hal yang sama di pengadilan.

Bahkan, Supardi menegaskan bahwa selama proses ini berjalan tidak pernah ada gugatan dari pihak manapun.

“Setahu saya tidak pernah ada gugatan, saya baru tahu ada kasus ini setelah ada panggilan penyidik dari pihak kejaksaan,” pungkasnya.(wol/lvz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

KPK Periksa Wakil Ketua PN Medan Terkait ‘Pelicin’ Perkara Korupsi

JAKARTA, Waspada.co.id – Wakil Ketua Pengadilan Negeri (PN) Medan Wahyu Prasetyo Wibowo dipanggil penyidik Komisi ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: