_
Home / Medan / BPK: LKPD Sumut Wajar Tanpa Pengecualian
WOL Photo/Caessaria Indra Diputri

BPK: LKPD Sumut Wajar Tanpa Pengecualian

MEDAN, WOL – Badan Pemeriksa Keuangan RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sumatera Utara tahun 2014. Hal tersebut disampaikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Eddy Mulyadi Soepardi pada rapat paripurna di gedung DPRD Sumatera Utara, Jumat (12/6).

Opini tersebut diberikan atas prestasi Pemerintah Provinsi Sumut yang telah mengeluarkan dan memberlakukan Perda Nomor 11 tahun 2011 yang berisikan ketentuan dalam pengelolaan RS Haji Medan yang selama ini banyak menimbulkan masalah. Dalam perda tersebut, pengelolaan RS Haji Medan dilakukan dengan pola Badan Layanan Umum (BLU) sehingga memberikan fleksibilitas bagi manajemen dalam mengelola anggarannya.

Selain itu, BPK mengapresiasi Pemprov Sumut yang telah menyusun rencana aksi terhadap saldo kewajiban untuk menyelesaikan hutang terhadap Dana Bagi Hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota hingga tahun 2016.

BPK juga menilai menilai Pemprovsu sudah melaksanakan Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (SAP) yang menyebutkan penyususun aset tetap selama 4 tahun sejak tahun 2010. Sedangkan laporan keuangan pemerintah daerah dalam pencatatan aset tetap sebesar Rp13 trilun.

Meski demikian, BPK mencatat sejumlah kelemahan dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara diantaranya dari sisi belanja, BPK menemukan 18 paket pekerjaan peningkatan jalan provinsi dilaksanakan tidak sesuai dengan kontrak sebesar Rp2,2 miliar dan diantaranya harus dikenakan denda sebesar Rp759 juta.

Juga disampaikan adanya kekurangan volume pekerjaan dari seluruh satuan kerja perangkat daerah sebesar Rp796,4 juta. Dari sisi aset, masih ada kelemahan pada saldo investasi non permanen dana bergulir senilai Rp6,3 miliar.

“Dana bergulir diragukan tertagih senilai Rp1,716 miliar, tidak dapat diyakini kewajarannya,” katanya.

Sedangkan penanganan aset tetap pada pengurus SKPD belum tertib dan saldo aset tetap senilai Rp91,34 juta tidak dapat diyakini kewajaranya.

“Berbagai catatan ini, kami meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera menindaklanjuti, paling lama 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima,” katanya.

Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho yang menghadiri rapat paripurna ini juga mengungkapkan kegembiraan dan apresiasinya terhadap seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atas peraihan opini WTP tersebut. “Ini semua merupakan hasil kerja keras seluruh SKPD,” katanya.

Terkait catatan yang diberikan BPK, pihaknya akan mengadakan rapat untuk menindaklanjuti hal tersebut. Akan tetapi, ia menyebutkan ada dua hal yang menjadi perhatian, yakni sistem laporan faktual dan terkait dengan penyelesaian tunggakan dana bagi hasil kepada pemerintah daerah.

“Saya tidak hafal satu persatu. Pastinya saya akan minta kepada Pak Sekda sebagai ketua timnya untuk menindaklanjuti. Terkait dengan DBH, kita komitmen akan selesai pada 2016,” katanya.(wol/data1)

Penulis: CAESSARIA INDRA DIPUTRI
Editor: SASTROY BANGUN

适适

Check Also

Ini Hasil RUPS dan RUPS LB Bank Sumut

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi memimpin Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.