_
Home / Medan / “Bongkar RTT di Perumahan Timur Raya”
WOL Photo

“Bongkar RTT di Perumahan Timur Raya”

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan pembongkaran bangunan rumah tempat tinggal (RTT) milik TS di Komplek Perumahan Timur Raya Jalan Timor Ujung Kelurahan Gaharu Kecamatan Medan Timur Kota Medan. Bangunan tersebut terbukti tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) dan berdiri di atas fasilitas umum dan rencana jalan.

Kesepakatan rekomendasi setelah melakukan rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Medan, Dinas PKPPR Kota Medan, Satpol PP dengan warga diruang komisi, Senin (12/8) sore.

Rapat dipimpin anggota Komisi IV DPRD Medan Paul Mei Anton Simanjuntak, didampingi Parlaungan Simangunsong, Sahat Simbolon, Ahmad Arief, Lily MBA, Hendra DS, Maruli Tua Tarigan, dan Daniel Pinem. Sementara mewakili Dinas PKP2R Kota Medan Cahyadi, mewakili Satpol PP Irfan Pane dan mewakili warga Wijaya dan Thomson.

Rekomendasi tersebut meminta Dinas PKP2R Kota Medan segera melakukan koordinasi dengan Satpol PP untuk melakukan pembongkaran secepat mungkin.

“Dinas PKP2R dan Satpol PP Kota Medan jangan melakukan pembiaran, karena sudah terbukti RTT tidak memiliki izin dan jelas sudah melanggar aturan,” tegas Paul.

Sama halnya dengan anggota dewan lainnya, Parlaungan Simangunsong, mendorong Satpol PP segera mengambil tindakan. “Jangan ragu mengambil tindakan, tegakkan aturan. Kan ada peraturan yang menjadi pedoman kita melakukan pembongkaran. Itu harus dibongkar, mudah mudahan kesalahan tidak terulang lagi,” tegasnya.

Pada saat rapat, mewakili PKP2R Cahyadi, mengaku pihaknya sudah pernah menyurati pemilik bangunan tertanggal 8 Juni 2017 yang ditanda tangani Kepala Dinas PKP2R Kota Medan Syamporno Pohan ditujukan kepada pemilik bangunan. Surat No 640.3915/DPK PPR/VI/17 perihal peringatan untuk pembongkaran sendiri bangunan yang tidak memiliki SIMB.

Adapun isi surat tersebut untuk bongkar sendiri berdasarkan penelitian Dinas PKP2R. Terbukti bangunan RTT berdiri diatas fasilitas umum dan rencana jalan sesuai KSB No 648/259/4/50/1994, Tanggal 17 Januari 1994.

Ditambahkan Cahyadi, dengan adanya surat rekomendasi bongkar dari Komisi IV DPRD Medan akan membantu kinerja mereka. Cahyadi pun mengaku akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dan segera menyurati Satpol PP untuk dilakukan pembongkaran.

Begitu juga mewakili Satpol PP, Irfan Pane, mengaku akan melakukan penertiban setelah menerima surat dari Dinas PKP2R. “Kami siap menjalankan dan menegakkan Perda, kami pun butuh dukungan DPRD,” tukas Irfan. (wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Anggota DPRD Medan Terpilih Harus Mampu Bawa Aspirasi Masyarakat

MEDAN, Waspada.co.id – Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Medan dalam rangka Pengucapan Sumpah/Janji Anggota DPRD ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.