_
Home / Medan / Bahas LPj Wali Kota, Fraksi PAN: Banggar DPRD Medan Langgar Tatib
Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah. (WOL Photo)

Bahas LPj Wali Kota, Fraksi PAN: Banggar DPRD Medan Langgar Tatib

MEDAN, Waspada.co.id – DPRD Kota Medan sesuai jadwal yang telah ditetapkan Badan Musyawarah (Banmus) pada bulan Juli akan melakukan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Wali Kota Medan Tahun Anggaran (TA) 2018. Pembahasan akan dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar).

Namun terkait hal ini, Fraksi PAN DPRD Kota Medan meminta pimpinan DPRD Kota Medan untuk mengevaluasi pembahasan LPj oleh Banggar. Sebab, hal ini melanggar Tata Tertib (Tatib). “Berdasarkan Tatib DPRD Kota Medan, Pasal 56 ayat 1 sampai 5 menyatakan Banggar tidak memiliki tugas melakukan pembahasan terhadap Ranperda. Lebih khusus, Banggar tidak memiliki tugas membahas LPj,” tulis Fraksi PAN dalam suratnya yang diterima sejumlah wartawan, Rabu (3/7).

Dalam surat Nomor 162/FPAN/DPRD-M/VII/2019 tertanggal 1 Juli 2019 itu juga disebutkan Pasal 50 menyatakan Komisi mempunyai tugas melakukan pembahasan terhadap Ranperda dan Rancangan Khusus DPRD.

Kemudian, Pasal 1 ayat 16 menyebutkan Pansus adalah panitia yang dibentuk untuk pembahasan hal khusus tertentu. Pasal 64 ayat 1 dan 2 menyebutkan DPRD dapat membentuk alat kelengkapan lain, berupa Pansus yang bersifat tidak tetap. Selanjutnya, Pasal 48 menyebutkan pembahasan LPj dapat dilakukan oleh Pansus yang dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota.

Banmus tidak berwenang menyusun jadwal secara detail kegiatan alat kelengkapan DPRD Kota Medan, apalagi jadwal pemanggilan para SKPD yang berkaitan dengan pembahasan LPj. “Tugas menyusun jadwal dan pemanggilan para SKPD berkaitan dengan pembahasan LPj dilakukan oleh komisi atau Pansus yang dibentuk,” tulis surat yang ditandatangani Ketua Fraksi PAN, HT Bahrumsyah dan Sekretaris Kuat Surbakti itu.

Berdasarkan Tatib di atas, Fraksi PAN minta agar setiap kebijakan DPRD Kota Medan yang berkaitan dengan pembahasan Ranperda agar dilakukan berdasarkan ketentuan Tatib yang ada, sehingga produk hukum yang akan dikeluarkan DPRD Kota Medan tidak cacat hukum dan dapat menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kepada pimpinan DPRD diminta pembahasan LPj Pemko Medan T.A 2018 agar dilakukan oleh Pansus,” pinta Fraksi PAN dalam surat itu.

Gugat
Terpisah Ketua Fraksi PAN DPRD Kota Medan, HT Bahrumsyah, mengatakan pihaknya akan melakukan walk out (wa) jika Banggar tetap melakukan pembahasan LPj. “Kita akan surati Pemprovsu agar meneliti ulang hasil pembahasan LPj yang dilakukan oleh Banggar. Kita juga akan gugat hasil pembahasan itu,” tegas Bahrumsyah.

Sepanjang perjalanan DPRD, sebut Bahrumsyah, tidak pernah pembahasan LPj dilakukan oleh Banggar. “Biasanya pembahasan itu dilakukan oleh Pansus atau Komisi. Kalau nanti anggota Pansus diisi mayoritas anggota Banggar, itu lain persoalan. Banggar itu tugasnya hanya membahas KUA-PPAS dan bukan membahas produk hukum. LPj ini kan Perda,” katanya.

Jika nanti pembahasan tetap dilakukan oleh Banggar, tegas Bahrumsyah, maka hasil pembahasan cacat hukum. “Janganlah kita melakukan sesuatu ataupun membenarkan yang salah,” ucapnya.

Bahrumsyah menyatakan, ada dua kesalahan yang dilakukan dalam hal ini. Pertama pembahasan LPj yang dilakukan oleh Banggar dan kedua pemanggilan para SKPD oleh Banmus. “Apa dasar Banmus yang menyusun jadwal dan melakukan pemanggilan para SKPD,” pungkasnya seraya mempertanyakan.(wol/mrz/data2)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

“Bongkar RTT di Perumahan Timur Raya”

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi IV DPRD Medan merekomendasikan pembongkaran bangunan rumah tempat tinggal (RTT) milik ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.