_
Home / Medan / Babak Baru Hak Interpelasi Wali Kota Medan
Ketua Komisi B DPRD Medan, HT Bahrumsyah. (WOL Photo/Muhammad Rizki)

Babak Baru Hak Interpelasi Wali Kota Medan

MEDAN, Waspada.co.id – Wacana Komisi II DPRD Medan untuk menggulirkan hak interpelasi terhadap Wali Kota Medan terus berlanjut. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi II DPRD Medan, HT Bahrumsyah, kepada sejumlah awak media, Kamis (13/6).

Dirinya mendesak agar Pemko Medan segera merealisasikan semua kebijakan yang sudah disepakati bersama.

“Pemko Medan harus segera merealisasikan kebijakan yang sudah disepakati. Tak ada alasan Pemko untuk menganulirnya secara sepihak,” ketusnya.

Untuk mempertegas wacana interplasi, Bahrumsyah, mengatakan dirinya akan terus memanfaatkan beberapa instrumen seperti rapat paripurna.

“Kita akan pertegas lagi dalam paripurna, bahkan ada paripurna nota pengantar LPj Wali Kota, Senin pekan depan. Dan itu kita pertegas dalam pandangan fraksi lagi. Dalam berbagai instrumen harus kita pertegas,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, banyaknya masyarakat yang tak mampu berobat dan kesehatannya menurun, namun tak bisa dibawa ke rumah sakit menjadi alasan utama digulirkan interpelasi terhadap Wali Kota. Ditambah lagi alasan Pemko yang tak rasional membuat pihaknya semakin yakin untuk menggulirkan interpelasi tersebut.

“Selain kondisi masyarakat, alasan Pemko tak rasional. Di tahun 2018 tak ada persoalan, itu kemampuan keuangan kita yang disetujui di APBD. Dinas Kesehatan ngambil kebijakan sepihak kalau ini dibawa ke Dinsos, sementara Dinsos tak punya anggaran. Ini sikap pribadi, tak profesional, mereka mudah mengubah-ubah,” ujarnya.

“Ini harus diselesaikan, ini sudah disepakati, ini perda. APBD itu kan dalam bentuk perda. Jika tak dilakukan, Pemko Medan melanggar perda. Ini uang kita, ukuran masyarakat tak mampu kita yang buat sendiri. Karena uang kita, kecuali APBN yang diatur menteri. Kita sudah buat di 2018, tak ada masalah,” lanjutnya.

Saat ini Komisi II DPRD Medan masih menunggu jawaban dari Pemko atas hasil kesepakatan RDP dengan Dinas Kesehatan pada 20 Mei 2019 lalu. Dirinya juga mengatakan Komisi II masih menunggu keputusan resmi dari lintas fraksi.

“Mereka punya pimpinan fraksi, saya pikir, wacana ini, tentunya jika OPD terkait tak bisa menjawab, kita pertanyakan ke Walik Kota lewat instrumennya itu interpelasi, syaratnya disetujui beberapa fraksi. Hampir semua sepakat, Pak Rajudin yang ajukan tapi kawan-kawan sepakat, ini hak rakyat, ini uang rakyat. Kita lihat siapa yang berpihak kepada rakyat,” ucapnya.

Senada dengan Bahrumsyah, anggota Komisi II lainnya, Rajuddin Sagala, mengatakan hampir seluruh anggota Komisi II sudah sepakat. Ia pun meyakini, fraksi yang ada di DPRD juga mendukung untuk menggulirkan interplasi terhadap Wali Kota.

“Komisi II sudah setuju, lintas fraksi di Komisi II semua ada perwakilannya. RDP kemarin hampir semua perwakilan fraksi hadir. Kepada OPD sudah kita sampaikan, tinggal OPD yang sampaikan ke Pemko. Kita tunggu jika tak diindahkan kita lanjut, kita tunggu sampai akhir bulan ini,” ketusnya.

Poltisi PKS ini menambahkan, interplasi ini sangat penting. Sebab, banyak masyarakat yang bertanya mengapa kartu BPJS PBI-nya tak bisa digunakan. “Masyarakat sudah bertanya, masyarakat sudah menerima kartu tapi tak bisa digunakan. Sangat disayangkan, sampai kapan masyarakat menunggu? Apalagi ini sudah disahkan, dibayar kenapa dibatalkan? Bahkan lucunya Dinkes tak tahu pula pembayaran sudah dilakukan. Itu hal yang aneh. Cuma kita hargai dulu hasil RDP dengan Dinkes, jika waktu yang ditunggu sudah berakhir ya kita minta konfirmasi,” pungkasnya.(wol/mrz/data1)

Editor: SASTROY BANGUN

Check Also

Sejarah Warga Marelan, Ayah dan Anak Jadi Anggota DPRD

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan terpilih priode 2019-2024 Surianto SH mengucapkan terima kasih yang ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.