Home / Medan / Anggota DPRD Medan Minta Pemko Serius Mendata Warga Miskin
WOL Photo/M Rizki

Anggota DPRD Medan Minta Pemko Serius Mendata Warga Miskin

MEDAN, Waspada.co.id – Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Hanura, Jangga Siregar, meminta Pemko Medan serius mendata warga miskin yang ada di kota ini. Pasalnya, dari pengamatan yang ada, bantuan seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan program pengentasan kemiskinan lainnya diduga tidak tepat sasaran.

“Selepas Pemilihan Umum (pemilu) dan Pemilihan Legislatif (pileg) 17 April 2019 mendatang, kita meminta Pemerintah Kota Medan fokus urus warga miskin. Datalah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, bukan karena ada unsur kedekatan dengan oknum-oknum di lingkungan,” kata Jangga Siregar.

Hal itu disampaikan saat menggelar sosialisasi peraturan daerah (perda) ke-IX, Perda Kota Medan Nomor 5 tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Pasar 4 Kelurahan Mabar Hilir Kecamatan Medan Deli, Minggu (14/4).

Jangga Siregar mengatakan, jika Pemko Medan menjalankan perda tersebut dengan benar, ia berkeyakinan tidak ada lagi warga yang miskin. Sebab, di dalam bab sudah termaktub kewajiban pemerintah untuk melindungi, membantu dan meningkatkan taraf hidup masyarakatnya.

“Sekali lagi, dinas terkait harus transparan dalam menentukan kriteria masyarakat miskin. Jangan asal kasih bantuan saja, benarlah pendataannya. Kalau program bantuan untuk warga miskin ini benar-benar dilaksanakan, perlahan angka kemiskinan akan berkurang dan setiap infrastruktur yang disiapkan Pemko Medan akan lebih nyata manfaatnya,” katanya.

Politisi yang resmi menjabat anggota dewan per Desember 2018 lalu ini kerap menyuarakan hentaskan kemiskinan. Di mana menurut sepengetahuannya, pemerintah pusat telah menggelontorkan dana sebesar Rp53 miliar terhadap 151 kelurahan yang ada di Kota Medan, untuk kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada masing-masing kelurahan.

“Kalau anggaran itu diperuntukkan untuk membangun sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) kita, kira-kira bisa nggak kita keluar dari jeratan kemiskinan ibu-ibu? Tapi sayangnya Pemko Medan mengalihkan dana itu untuk infrastruktur,” ungkapnya.

“Padahal anggaran untuk itu (infrastruktur, red) sudah ditampung di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada,” terangnya dan warga pun merepson dengan ekspresi heran. (wol/mrz/data2)

Editor: Agus Utama

Check Also

DPRD Medan Kecewa, Realisasi Retribusi Parkir Minim

MEDAN, Waspada.co.id – Komisi D DPRD Medan mengingatkan Kepala Dinas (Kadis) Perhubungan, Iswar Lubis, agar ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d bloggers like this: