|
||||
| Menhan: Tak Pernah Katakan Ada Calo Anggaran Di DPR |
| Warta |
|
Menhan Juwono Sudarsono menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan ada
percaloan anggaran alutsista di DPR. Dia hanya menyatakan semua pihak
harus mewaspadai kemungkinan percaloan, karena ada upaya rekanan yang
mendekati Dephan, Mabes TNI, dan DPR.
Jakarta, WASPADA Online Menhan Juwono Sudarsono menegaskan dirinya tidak pernah menyatakan ada percaloan anggaran alutsista di DPR. Dia hanya menyatakan semua pihak harus mewaspadai kemungkinan percaloan, karena ada upaya rekanan yang mendekati Dephan, Mabes TNI, dan DPR. "Menhan menegaskan tidak pernah membuat atau mengeluarkan statemen kepada pers yang berbunyi terdapat percaloan anggaran alutsista di DPR, Komisi I, atau panitia anggaran," jelas Juwono usai pertemuan klarifikasi dengan 10 anggota Komisi I DPR yang dipimpin Theo L Sambuaga di Kantor Dephan Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (29/10). Juwono pun membeberkan kronologi salah kutip atas pernyataannya itu. Menurut dia, hal itu dia sampaikan usai halal bihalal di lingkungan Dephan pada Rabu 24 Oktober 2007. Pada kesempatan itu, dia mengatakan, semua pihak harus mewaspadai kemungkinan terjadinya percaloan dalam penggunaan anggran alutsista karena ada upaya rekanan untuk memperjuangkan kepentingannya sendiri dengan mendekati Dephan, Mabes TNI, dan DPR. Selain itu, lanjut dia, Menhan dan pimpinan Komisi I DPR memahami dan menghormati fungsi dan tugas masing-masing institusi, khususnya fungsi pengawasan dan fungsi anggaran di DPR, serta fungsi pelaksanaan program pemerintah dan fungsi pelaksanaan anggaran oleh pemerintah, dalam hal ini Dephan. Semua itu harus dilakukan sesuai mekanisme, prosedur, dan tanggung jawab berdasarkan UU. Juwono juga menegaskan, dirinya bersama pimpinan Komisi I terbuka menerima masukan, kritik, dan pengawasan dari masyarakat, termasuk kalangan pers. Namun, dia juga mengajak agar kalangan pers mengacu pada kaidah dan kode etik jurnalistik dalam pelaksaan tugasnya. Apakah akan diambil langkah hukum terhadap media yang salah kutip itu? "Saya pribadi tidak akan melakukan langkah hukum seperti itu. Saya ingin mengimbau, memang ada pemberitaan yang diarahkan dan diplintir dengan alasan demokrasi, dengan mengadu domba antara instansi. Sejak saya menjadi Mendiknas, saya juga sudah mengatakan adanya kecenderungan bahwa itu dilakukan oleh tingkat redaktur," beber Juwono. (dtc) |
Comments