WASPADA ONLINE
MEDAN - Meskipun menerima Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Sumut 2008, namun seluruh fraksi di DPRDSU mengkritisi kinerja SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemprovsu dalam menggunakan anggaran tersebut. Terutama dalam bidang pengerjaan proyek-proyek yang terkesan amburadul.
“Kepala SKPD, pimpro, pemborong dan kontraktornya pandai mengakali dan membodohi saudara gubernur yang mencanangkan misi agar rakyat tidak bodoh,” kata jurubicara Fraksi Golkar, Zaki Abdullah, malam ini.
Fraksi Golkar melihat banyak pembangunan proyek yang didanai APBD 2008 tenyata belum memenuhi harapan masyarakat, akibat pengerjaannya amburadul. “Terutama sekali di sektor pendidikan, kebanyakan proyeknya dikerjakan asal jadi. Ada yang hilang tak berbekas, ada yang tak disiapkan sesuai jadwal, ada pula yang hancur sebelum masa pakainya habis,” kata Zaki.
Selain itu, banyak barang yang tidak termanfaatkan dengan baik, karena barang yang disuplai tidak sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan barang banyak diarahkan pada selera pimpro dan suppliyer untuk maksud-maksud kurang baik.
Sementara Fraksi PDIP mengkritisi soal alokasi di Dinas Sosial sebesar Rp28 miliar lebih, namun dalam penggunaannya, Rp10 milliar digunakan untuk membangun kantor dengan sarana dan prasarana. Sementara kondisi panti-panti yang dikelola Dinsos masih jauh dari layak. “Kami berpendapat bahwa peran dan fungsi Dinsos Sumut kurang bermanfaat, dan bila perlu ditinjau untuk dibubarkan saja,” kata juru bicara Fraksi, Analisman Zalukhu.
Kritikan serupa terhadap sejumlah SKPD Pemprovsu juga disampaikan Fraksi PKS, PAN, PBR, PPP, PDS dan Demokrat dalam pandangan akhir fraksi mereka.
Sementara itu, dari delapan fraksi DPRDSU, hanya fraksi PDI Perjuangan yang menolak Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2008. Sementara tujuh fraksi lainnya menerima. Karena itu, DPRDSU akhirnya menerima laporan Pemprovsu tersebut.
Menanggapi itu, Gubsu Syamsul Arifin kembali berjanji akan mengevaluasi kinerja SKPD Pemprovsu. Dia menilai memang masih ada kepala dinas memiliki ‘penyakit klasik’.
Gubsu mengatakan, dirinya banyak mendapat masukan positif dari kalangan legislatif, yang menyebut masih ada dinas-dinas yang tidak mendampingi dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya terkait proyek pembangunan fisik di daerah yang sumber dananya dari APBD Sumut maupun dari Bantuan Daerah Bawahan (BDB). “Kinerja para kepala dinas yang seperti ini akan saya evaluasi,” katanya.
Menurut Gubsu dia akan secepatnya melakukan evaluasi. Secara dejure, kata dia, evaluasi dilakukan setiap enam bulan. Untuk evaluasi secara fisik (pergantian kepala dinas), dilakukan setiap satu setengah tahun. Gubsu sendiri sebelumnya memberi ‘warning’ kepada pejabatnya untuk menunjukkan kinerja terbaiknya selama enam bulan.
(dat04/waspada)
|
Comments