Monday, 27 May 2013 21:33    PDF Print E-mail
Jika BBM naik, orang miskin naik 30 juta orang
Ekonomi & Bisnis
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Pemerintah mengatakan jumlah orang miskin akan bertambah, jika pemerintah jadi menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang direncanakan dilakukan pada pertengahan Juni mendatang.

Menteri Perencaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengatakan jumlah orang miskin pada tahun ini akan naik dari 10,5 persen menjadi 12,1 persen.

join_facebookjoin_twitter

"Ada kenaikan angka kemiskinan sebesar 1,6 persen atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi ini," kata Armida saat Rapat Kerja Pembahasan RAPBN 2013 di Komisi XI Jakarta, hari ini.

Armida menambahkan jika saat ini jumlah penduduk mencapai 250 juta, maka jumlah orang miskin setelah kenaikan BBM menjadi 30,250 juta orang. Padahal sebelumnya, dengan asumsi harga bensin tetap Rp 4.500 per liter, tahun 2013 ini diprediksi angka kemiskinan hanya 26,250 juta. Sehingga, akibat kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, maka jumlah orang miskin baru mencapai 4 juta jiwa.

Di sisi lain, kenaikan harga BBM bersubsidi memang akan berdampak terhadap daya beli masyarakat. Daya beli akan terpukul akibat kenaikan sejumlah harga yang dipicu oleh meningkatnya biaya transportasi. Masalahnya, saat pembahasan angka kemiskinan ini, pemerintah sempat bingung menjelaskan jumlah angka kemiskinan akibat menaikkan harga BBM bersubsidi ini.

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) Anna Muawanah mengatakan data angka kemiskinan akibat kenaikan harga BBM bersubsidi ini belum jelas. Sebab, pemerintah hanya menjelaskan hasil akhirnya saja.

"Data itu diperoleh darimana. Itu tentu saja akan mempengaruhi daftar penerima dana kompensasi kenaikan BBM bersubsidi ini," kata Anna. Senada dengan Anna, Wakil Ketua Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar Harry Azhar Aziz juga menjelaskan bahwa data angka kemiskinan tersebut belum jelas.

Apalagi, jumlah penerima dana kompensasi ini sekitar 15,5 juta orang. "Data itu yang mengeluarkan siapa, survei darimana, apakah Badan Pusat Statistik (BPS) atau dari mana," kata Harry.

Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar mengatakan, penaikan harga BBM harus diselesaikan secepatnya. Pasalnya, kuota subsidi BBM telah melampaui batas yang tercantum dalam APBN sebesar 48 juta kiloliter (kl).

"Jadi kita lihat realitasnya, menunjukkan angka revisi yang lebih tinggi lebih dari 48 juta kl, maka implikasinya pada kenaikan harga," ujar Mahendra di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini.

Selain itu, lanjut Mahendra, penaikan harga BBM tidak mungkin dilakukan di awal Juni 2013. Menurut dia, penaikan baru dapat dilakukan usai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)-Perubahan 2013.

"Pembahasan akan berakhir pada 17 Juni, tapi kisarannya di minggu ketiga, dan kami harapkan itu bisa diterapkan, sebab semakin lambat maka APBN jadi terus bergerak," jelas Mahendra.

Mahendra menambahkan, apalagi saat ini jadwal pembahasan kenaikan harga BBM bersubsidi sangat ketat. Untuk itu, pemerintah akan segera merealisasikan kenaikan harga BBM.
(dat03/kompas/okz)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment