Thursday, 23 May 2013 20:33    PDF Print E-mail
Bendera Aceh masih dinegosiasikan
Warta
WASPADA ONLINE

JAKARTA - Mendagri Gamawan Fauzi mengatakan, terus melakukan lobi-lobi dan negosiasi agar lambang bendera Provinsi Aceh dapat diubah, sehingga tidak mirip dengan bendera GAM.

"Itu yang masih dalam negosiasi terus," katanya di Kantor Presiden, Jakarta, hari ini.

join_facebookjoin_twitter

Ia mengatakan, sejauh ini, pembicaraan antara kedua belah pihak (pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Aceh) masih terus berlangsung, di antaranya pertemuan di Bogor. "Tadi pertemuan di Bogor saya belum dapat laporan," tuturnya.

Mendagri menambahkan, malam ini ia juga akan bertemu dengan Gubernur Aceh, Zaini Abdullah. Ia mengatakan, pemerintah pusat tetap mengharapkan agar bendera Provinsi Aceh tidak mirip dengan bendera GAM. Hal ini seusai dengan kesepakatan Helsinki dan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah.

Mendagri berharap Pemerintah Provinsi Aceh mau mengubah bendera tersebut. "Mungkin dengan mengubah gambarnya apakah strip hitamnya hilang sudah bukan bendera GAM lagi, atau misalnya bintangnya hilang, atau dikasih pedang atau rencong bukan bendera GAM lagi. Kalau sekarang kan persis sama," katanya.

Namun masalah bendera relatif cukup alot meski pembahasannya tetap kondusif. "Sebenarnya kan suasana secara umum bagus, kita tidak ribut-ribut, colling down, pembahasan jalan terus," ujarnya.
Polemik terkait dengan bendera Aceh muncul setelah Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mengesahkan penggunaan lambang bulan sabit dan bintang mirip dengan bendera GAM sebagai bendera daerah pada tanggal 25 Maret. Peraturan tersebut tertuang dalam Qanun (Perda) Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Aceh, Nurzahri mengatakan, dari rangkaian pertemuan pembahasan bendera Aceh, terkesan pemerintah pusat ingin menang sendiri.

"Ada kesan bahwa tim pemerintah pusat hanya ingin menang sendiri," katanya kepada Waspada Online, kemarin.

Besok pertemuan lanjutan pembahasan bendera Aceh akan kembali di gelar di Bogor. Pertemuan yang digelar untuk ketiga kalinya tersebut kembali membahas tentang poin-poin hasil klarifikasi bendera Aceh oleh Mendagri. Pertemuan sebelumnya telah dilakukan di Batam, dan di Makasar.

Nurzahri menyayangkan, beberapa poin permintaan Aceh terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) seperti Migas, dan beberapa Perpres yang diamanatkan oleh konstitusi yakni UU Pemerintah Aceh sama sekali belum memasuki progres yang lebih baik.

"Ada kesan hanya Aceh yang harus menuruti kehendak pemerintah pusat," ujarnya.

Ia menjelaskan, pada dasarnya, sangat mudah bagi Aceh untuk mengubah bendera yang telah diputuskan dalam rapat paripurna DPR Aceh, namun tentunya kami juga ingin melihat seperti apa langkah kongkrit pusat untuk menyelesaian berbagai aturan yang masih belum dilaksanakan.

"Hanya butuh satu langkah bagi Aceh untuk ubah bendera, namun kami juga ingin melihat kesungguhan dan komitmen pusat terkait dengan hak-hak Aceh yang belum tuntas hingga saat ini," tukasnya.

Menurutnya, terkait dengan bendera Aceh, tim perunding pusat selalu berpijak pada aturan dan regulasi yang pada prinsipnya mereka menyebutkan bahwa Aceh telah langgar aturan dan konstitusi yang ada.

"Namun mereka lupa bahwa dengan belum dibentuknya PP dan Perpres yang dimandatkan oleh UU Pemerintah Aceh, pemerintah pusat juga telah melanggar konstitusi negara," tandasnya.
(dat03/wol/antara)


WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment