Wednesday, 30 January 2013 18:03    PDF Print E-mail
Rahudman harus ‘dikerangkeng’
Warta

RIDIN
WASPADA ONLINE


MEDAN –  Lagi-lagi kasus korupsi yang menyeret   Rahudman Harahap  terus diributi oleh elemen masyarakat . Kejati Sumut diminta untuk segera manahan Walikota Medan tersebut yang sampai saat  ini masih duduk  enak di kursi jabatannya.

Rahudman Harahap ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa (TPAPD) sebesar Rp 1,5 milliar lebih Kabupaten Tapanuli Selatan tahun 2005 oleh Kajati Sumut sejak 26 Okteber 2010 lalu saat menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Tapanuli Selatan.

join_facebookjoin_twitter

“Kepala Kejatisu segera meningkatkan kasus tersangka Rahudman  dengan menahan dan menyeret ke Pengadilan karena dikhawatirkan Rahudman akan menghilangkan barang bukti, mengulanginya perbuatannya dan melarikan diri. Hal tersebut diungkapkan oleh Franky Jerrianto yang menjadi Koordinator aksi IPK hari ini.

Franky juga menilai penanganan kasus tersangka Rahudman seperti sinetron yang berjudul Kejatisu Mandul. Karena Rahudman sudah menjadi tersangka sejak tahun 2010 tetapi tidak kunjung juga di tangkap. “Kita meminta elemen masyarakat Kota Medan untuk tidak diam dalam menyikapi kasus korupsi Rahudman dan segera membebaskan Kota Medan dari Walikota Koruptor karena Kota Medan tidak membutuhkan pemimpin koruptor,” ujar Franky.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pemuda Karya, Syafaruddin,  menyampaikan sangat heran dengan sikap Kejatisu yang belum juga menahan Rahudman yang nyata-nyata sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya malu mempunyai pemimpin yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Jendral aktif pun bisa ditahan kenapa Rahudman tidak ditahan. Jika Kejatisu tidak mampu kami akan melaporkan perkara ini agar diambil alih Kejagung atau KPK," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut Asisten Intelijen (Asintel) Kejatisu Raja Nafrizal,  mengatakan pihaknya tidak main-main dalam memproses perkara tesebut. Apalagi Raja mengatakan, KPK sudah melakukan supervisi atau pengawalan terhadap penangana kasus ini, di mana KPK sudah pernah datang ke kantor Kejatisu dan menanyakan penyidik progres penanganan kasus.

"Tidak ada pemberhentian perkara ini. Saya jelaskan perkara ini tetap berjalan. KPK juga sudah melakukan supervisi dan mendatangi kami untuk menanyakan progres penanganan perkara ini," urainya.

Dalam unjuk rasa yang dilakukan oleh ratusan massa IPK di Kejati Sumut siang tadi, selain menuntut agar Rahudman segera ‘dikerangkeng’ terkait kasus korupsi TPAPD  Tapsel tahun 2005 sebesar Rp 1,5 miliar lebih, massa  juga mendesak lembaga hukum di Sumut harus menyelidiki dugaan korupsi Rahudman Harahap.

Seperti kasus korupsi zakat profesi PNS Tapsel tahun 2002/2005, dugaan penggelapan PPH 21 PT Eka Pendawa Sakti tahun 2000/2001, biaya lelang PSDH senilai Rp 678.604.793, PBBKB senilai Rp 295.600, BPHTB senilai Rp 663.227.983.

Mengenai dugaan penyelewenangan dana pada Sekretariat Daerah Tapsel antara lain dana honor kepala desa tahun 2005 triwulan III dan IV sebesar Rp1.642.691.525, dana bansos sebesar Rp 909.387.500, dana kredit pegawai untuk 100 debitur tanpa prosedur sebesar Rp 4.999.200.000, dana KPU sebesar Rp 790.110.950, penarikan uang dari PT Bank Sumut sebesar Rp 1.020.000.000, dan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya sebesar Rp 4.484.319.326.

Editor: AGUS UTAMA
(dat03/wol)

WARTA KARTUN

Comments

B
i
u
Quote
Code
List
List item
URL
Name *
URL
Code   
ChronoComments by chronoengine.com
Submit Comment