BANDA ACEH - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyatakan, Indonesia masih sulit menjadi negara maju, karena masih buruknya sistem birokrasi di jajaran pemerintahan.
"Birokrasi kita masih menjadi ganjalan. Untuk menjadi negara maju birokrasi harus diubah," kata Dahlan usai memberi kuliah umum dalam rangka Dies Natalis Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) ke-51 di Gedung AAC Dayan Dawood, Darussalam, Banda Aceh, tadi malam.
Menurutnya perbaikan birokrasi Indonesia mutlak diperlukan, mengingat tingginya tuntutan masyarakat yang menginginkan pelayanan serba cepat. Birokrasi yang cepat dan efisien adalah hal yang harus dipenuhi setiap negara maju di dunia. Di Indonesia, sebut Dahlan, saat ini memiliki 30 juta jiwa penduduk miskin yang hidup dalam kekhawatiran di bawah 163 juta orang yang tidak lagi miskin.
163 juta orang mampu dan sudah berpikir maju tersebut kini menjadi ganjalan kemajuan negara, karena mereka menginginkan pelayanan yang serba instan. Sementara birokrasi yang ada sekarang belum mampu menjawab kebutuhan mereka. "Birokrasi kita masih lambat," ujarnya.
Dahlan menyebutkan, jika Indonesia ingin maju maka birokrasi harus mengikuti perkembangan kemajuan masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti birokrasi seperti yang terjadi selama ini.
Bahkan saat menjawab pertanyaan seorang peserta kuliah umum tentang apa yang harus dilakukan mahasiswa agar Indonesia maju ke depan, Dahlan menjawab "Yang perlu diubah itu bukan kalian, tapi birokrasi. Kalian tidak perlu mengubah diri kalian, tapi pemerintah yang harus merubah birokrasi. Cukup pintar saja," katanya.
Dahlan menuturkan selama menjabat Menteri BUMN, dirinya mulai memperbaiki birokrasi yang selama ini cenderung boros dan tak efektif. Selain berupaya tampil sederhana tanpa sekretaris dan pengawal, Dahlan juga mengurangi menggelar rapat. "Saya tidak ada sekretaris tidak pakai pengawal, tapi masih bisa hidup juga sekarang," tukasnya yang disambut tepuk tangan ribuan peserta.
Menurutnya, jajaran birokrasi selama ini hanya sibuk dengan rapat-rapat, sementara prestasi kerja tidak ada. "Ngak penting rapat terlalu banyak, yang penting sekarang kerja. Sekarang birokrasi sibuk rapat ini rapat, tapi Alhamdulillah saya sekarang sudah bisa menurunkan entensitas rapat sampai 70 persen," ujarnya.
Dahlan juga mengingatkan atasan di jajaran birokrasi untuk tak keseringan meminta laporan dari bawahannya, tapi limpahkanlah sebagian tugas atasan itu agar dikerjakan bawahan secara baik. "Buat apa laporan terlalu banyak, dibaca pun tidak," sebutnya.
Dahlan optimistis Indonesia akan menjadi negara maju dalam kurun 10 hingga 15 tahun ke depan, karena upaya perbaikan saat ini akan terus dilakukan. "Saya optimis Indonesia ini akan maju dalam 10-15 tahun mendatang," sebutnya.
Pada pemberitaan lalu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana belum lama ini menyatakan, berdasarkan survei Fund for Peace tentang failed state index (FSI), Indonesia hanya mendapat status buruk pada dua indikator. “Demographic pressure dan group grievance,” ujarnya.
Maksudnya, dia menjelaskan, demographic pressure atau tekanan demografi, seperti bencana alam, penyakit, dan polusi. “Sedangkan group grievance antara lain adanya diskriminasi, penindasan, dan kekerasan terhadap etnis.”
Indikator pada dua hal ini menunjukkan posisi Indonesia terus memburuk dalam enam tahun terakhir (2007-2012). Sebagai gambaran, kata Armida, indikator demographic pressure pada 2007 mendapat nilai 7, lima tahun kemudian naik menjadi 7,4. Semakin tinggi nilai dalam indeks, kondisinya kian buruk.
Dalam indeks negara gagal (FSI) 2012, Indonesia menduduki peringkat ke-63 dari 178 negara. Dalam kategori tersebut, RI masuk kategori negara dalam bahaya (in danger) menuju negara gagal. Indonesia masih jauh tertinggal dibanding Singapura, yang berada di posisi ke-157 dengan skor 35,6. Adapun Malaysia berada di peringkat ke-110 dan Thailand di peringkat ke-84 dengan skor 77.
Meski dua indikator dinilai buruk, kata Armida, Indonesia mendapat enam indikator yang bernilai baik dan empat indikator stagnan. Enam indikator yang bernilai baik adalah refugees (pengungsi), human rights (hak asasi manusia), uneven development (pembangunan tidak merata), economic decline (penurunan ekonomi), public services (pelayanan publik), dan external intervention (intervensi pihak luar).
Adapun empat indikator lainnya yang dinilai stagnan adalah legitimacy of the state (legitimasi negara), human rights, security apparatus (aparat keamanan), dan factionalized elites (pertentangan elite). "Stagnan bisa dikatakan berada di tengah-tengah, bukan buruk ataupun baik,” kata Armida. Hanya, dia mengakui, jika seluruh nilai dari 12 indikator ditotal, Indonesia mendapatkan nilai 80,6 atau masuk kategori buruk.
Pengamat ekonomi dari Standard Chartered, Fauzi Ichsan, mengatakan FSI tak perlu ditanggapi berlebihan oleh pemerintah. Sebab, kredibilitas lembaga yang mengeluarkan indeks patut dipertanyakan, termasuk penilaian kategorinya. Yang punya otoritas memberikan status negara gagal atau tidak seharusnya lembaga multilateral, seperti PBB atau Bank Dunia. “Investor tak akan terpengaruh,” kata Fauzi.” (dat03/okz/republika/wol)
BANDA ACEH - Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan menyatakan, Indonesia masih sulit menjadi negara maju, karena masih buruknya sistem birokrasi di jajaran pemerintahan.
Comments