|
||||
| Kemerdekaan RI lewat begitu saja |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE   Hal ini terjadi, sambungnya, lantaran ada kesalahan dalam pengelolaan ekonomi. "Lihat saja pendapatan perkapita kita hanya 3000 dollar AS pertahun, tapi lihat Malaysia yang memiliki pendapatan 9000 dollar AS pertahun, Thailand 5000 dollar AS pertahun, Singapura lebih besar lagi," tambahnya. Hal lain yang membuat Sri Adiningsih kecewa adalah kenyataan bahwa Indonesia merupakan negara dengan tingkat daya saing yang rendah. "Ini menurut World Economic Forum," imbuhnya. Masih katanya, dua pertiga abad sejak kemerdekaan dan lebih dari satu dekade reformasi lewat begitu saja, tanpa menghasilkan kondisi yang lebih baik. Sejak reformasi bergulir pada tahun 1998, paham liberalisme begitu merajalela di semua bidang. Dalam bidang ekonomi, merasuknya paham liberalisme ditandai dengan banyaknya peraturan perundang-undangan yg berpihak kepada sistem pasar bebas. Dalam bidang politik, menjalarnya paham liberalisme ditandai dengan berbagai regulasi dan praktek demokrasi liberal yang mengagung-agungkan ukuran kuantitatif jumlah suara dan pencitraan tokoh. "Di bidang kebudayaan, kita sudah jauh dari nilai-nilai kepribadian bangsa kita sendiri," kata wakil Ketua tim sosialisasi empat pilar kebangsaan MPR, Ahmad Basarah, kepada wartawan, di Jakarta. Di sisi lain, ungkap Basarah, perkembangan liberalisme di Indonesia akhirnya membangunkan gerakan radikalisme agama yang menganggap liberalisme sebagai produk bangsa Barat yang menjadi ancaman bagi mereka. Dinamika dan dialektika dua paham besar itu pun akhirnya secara tanpa sadar membuat bangsa Indonesia amnesia terhadap Pancasila sebagai ideologi bangsanya sendiri. Di tengah amnesia bangsa terhadap Pancasila itulah, MPR periode 2009-2014 melaksanakan tugas sosialisasi UUD 1945 sebagaimana diamanatkan pasal 15 ayat 1 huruf (e) UU 27 tahun 2009 tentang MPR/DPD/DPR. Menurut Basarah, tugas dan kewajiban tersebut kemudian dikemas dengan nama "Empat Pilar Sosialisasi MPR", yang sosialiasi tentang Pancasila sebagai dasar, ideologi, dan fundamen berdirinya negara Indonesia merdeka; sosialisasi UUD 1945 sebagai konstitusi negara; sosialisasi NKRI sebagai bentuk negara yang final; dan sosialisasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai sistem sosial budaya bangsa Indonesia. Di samping sosialisasi empat materi tersebut, MPR juga mensosialisasikan aspek sistem ekonomi Pancasila, bendera dan bahasa Indonesia serta yang lainnya. Namun demikian, lanjut Basarah, masih ada sementara kalangan yang salah paham terhada kegiatan sosialiasi MPR ini karena melihat dari aspek luarnya saja dan tidak mencoba mamahami isi nya. Kesalahpahaman tersebut terletak pada pengertian seolah-olah penyebutan 'Empat Pilar Bangsa' tersebut adalah men-down-great posisi Pancasila dari statusnya sebagai dasar, fundamen bangsa menjadi pilar yang sejajar dengan pilar yang lainnya. Sayangnya, pihak-pihak yang belum mengetahui isi dan substansi kegiatan Empat Pilar Sosialiasi MPR ini membuat kesimpulan dan membangun opini yang keliru di tengah masyarakat. Padahal bila tidak ada program kegiatan Sosialisasi MPR ini maka tidak ada satupun lembaga negara yang punya kewajiban melaksanakan sosialisasi tentang Pancasila sebagai ideologi bangsa. "Jika akhirnya bangsa kita melupakan dan meninggalkan Pancasila lalu siapa pihak yang paling diuntungkan? Tentu kaum penganut dan pendukung liberalisme dan radikalisme agama lah yang akan bertepuk tangan," demikian Basarah. (dat03/rmol/bbs/wol)
|
JAKARTA - Hampir 67 tahun Indonesia merdeka, keadilan sosial bagi rakyat Indonesia semakin jauh dari harapan. Kenyataan ini tak terlepas dari ketangguhan pengelolaan negara, mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya.
Comments