|
||||
| Tujuh pilkada dipastikan ditunda |
| Warta |
WASPADA ONLINE KUPANG - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menunda pelaksanaan tujuh pemilihan kepala daerah (pilkada) dalam kurun 2014-2015.Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Nusa Tenggara Timur, Wellem Foni mengatakan, penundaan ini dilakukan karena pelaksanaan Pilkada di tujuh kabupaten itu bertepatan atau berdekatan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden pada 2014. Tujuh kabupaten itu adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang akan mengakhiri masa tugas pada 3 Juni 2004, Kabupaten Belu 17 Februari 2014, Kabupaten Kupang 25 Maret 2014, Kabupaten Ende 4 Juli 2014, Alor 15 Maret 2014, Rote Ndao 2 September 2014 dan Manggarai Timur 14 Februari 2014. Kementerian Dalam Negeri menetapkan 43 proses Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pada 2014 ditunda.
Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri, Reydonnyzar Moenek di Jakarta Jumat, (3/8) mengatakan, penundaan itu dilakukan karena bertepatan atau berdekatan dengan pelaksanaan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden pada tahun 2014. KPU sendiri telah menetapkan pencoblosan Pemilu Legislatig dilakukan pada 9 April dan 9 Juli 2014 untuk Pemilihan Presiden (Pilpres). Penundaan pelaksanaan Pilkada ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang pengangkatan dan pemberhentikan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang menegaskan bahwa tidak boleh ada Pilkada yang digelas enam bulan sebelum tahap Pileg dan Pilpres. Wellem Foni mengatakan, kabupaten yang masa tugas bupati dan wakil bupati sudah berakhir tetapi Pilkada masih ditunda akan ditunjuk penjabat bupati yang bertugas menjalankan roda pemerintahan. Penjabat bupati itu bisa diberikan kepada bupati yang sedang menjabat, Sekda atau ditunjuk pejabat dari provinsi yang memenuhi syarat kepangkatan. "Kalau masa jabatan berakhir ya, pasti ada pejabat Bupati karena pemerintahan tidak bisa vakum. Soal siapa penjabat tergantung Mendagri," katanya. |
Comments