|
||||
| Konflik KPK - Polri bisa diselesaikan |
| Warta |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap pemerintah segera turun tangan untuk mengetengahi tarik menarik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam menanggani kasus simulator SIM di Korlantas Polri.Jika mengacu pada undang-undang, KPK mempunyai kewenangan dalam menangani kasus simulator SIM di Korlantas Polri. Namun sikap Polri yang terus berupaya untuk menanggani kasus itu, menimbulkan kesan adanya perseteruan antara institusi itu dengan KPK. PPP melihat hal ini membuat harapan masyarakat terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi kembali berada di titik nadir. Negara dinilai harus segera bertindak menengahi dan menyudahi konflik tersebut. "Ada 2 langkah yang harus dilakukan. Pertama, Presiden harus secepatnya turun-tangan agar kedua institusi yang berseteru itu mematuhi UU 30/2002 tentang KPK. Presiden tak perlu kuatir dituduh intervensi, karena Presiden justru dituntut untuk menggunakan otoritasnya dalam selesaikan sengketa," jelas Wakil Ketua Umum DPP PPP Lukman Hakim Saifuddin, dalam keterangan pers, hari ini. Lukman melanjutkan, langkah kedua jika Presiden tak kunjung bertindak, masyarakat bisa ajukan kasus yang memiriskan itu ke ranah hukum, yaitu ke MK. Ia menilai langkah kedua merupakan upaya beradab dalam negara hukum agar ada kepastian hukum. "Masyarakat bisa meminta MK untuk menguji UU 30/2002. Dengan itu kita berharap MK bisa secepatnya keluarkan putusan-sela agar Polri & KPK cooling down, menangguhkan sementara seluruh penanganan kasus sampai keluarnya putusan MK yang final dan mengikat. Kita berharap MK dalam putusan pengujian UU itu memberikan tafsiran atas sengketa kewenangan terkait pelaksanaan UU dimaksud," jelasnya lagi. Pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR itu berharap dengan dua langkah tersebut tarik menarik antara Polri dan KPK diselesaikan secara hukum. "Polri dan KPK adalah sama-sama lembaga penegak hukum. Konflik yang berlarut-larut antar keduanya sungguh mengancam sendi-sendi kehidupan kenegaraan kita," tandasnya. (dat06/inilah) |
Comments