WASPADA ONLINE
 BANDUNG - Mantan Wakil KSAD Letjen Purn Kiki Syahnakri menyatakan reformasi telah dibajak oleh golongan liberal yang meletakkan kepentingan modal asing di atas kepentingan rakyat.
Kiki menyatakan golongan liberal dengan kekuatan dana besar telah menempatkan perpanjangan tangannya di Indonesia melalui amandemen berbagai undang-undang pasca reformasi yang mendahulukan kepentingan modal asing dibanding kesejahteraan rakyat.
  Menurut Kiki, reformasi dilakukan pada 1998 tanpa kesiapan matang tentang konsepsi perubahan masa depan dan tanpa kepemimpinan kuat.
Reformasi yang dilakukan tanpa kewaspadaan dalam arus globalisasi yang menderas, lanjut dia, menyebabkan begitu mudahnya proses perubahan itu ditunggangi oleh kelompok liberal yang meletakkan kepentingan pasar di atas segalanya.
"Reformasi telah dibajak oleh liberalisme yang akar budayanya adalah individualisme," ujarnya.
Hal tersebut, menurut Kiki, telah menyebabkan kesenjangan lebar antara golongan miskin dan kaya di Indonesia. Paham liberalisme yang berjaya setelah reformasi, lanjut dia, juga menyebabkan berbagai sektor penting di Indonesia mulai dari pertambangan, perkebunan, dan perbankan sebagian besar dikuasai oleh permodalan asing.
"Kedaulatan ekonomi sebenarnya sudah tidak ada lagi karena dikuasai oleh perusahaan asing multinasional," katanya.
Atmosfer kebebasan yang terbuka akibat demokratisasi pasca reformasi, menurut Kiki, telah mengundang masuk berbagai paham yang tidak sesuai dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa.
"Karena keterbukaan, kran demokrasi dibuka terlalu lebar dengan atas nama demokrasi, hak asasi manusia, inilah yang menjadi kata kunci liberalisme," ujarnya.
Era globalisasi, menurut Kiki, telah membuka medan perang baru yang bukan lagi memperebutkan wilayah teritorial namun cara berpikir manusia terutama generasi muda.
"Dengan berkembangnya kebebasan nyaris tanpa batas telah menghilangkan nilai-nilai jati diri dan menggerus akar budaya bangsa," katanya.
Karena itu ia menganjurkan agar reformasi diluruskan agar kembali ke jalur yang benar sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial dengan Pancasila sebagai satu-satunya pedoman.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh tokoh muda, Moh Jumhur Hidayat. Menurut Jumhur, demokrasi politik hasil reformasi selama ini mengarah pada demokrasi liberal yang meminggirkan kaum idealis.
"Reformasi dibajak oleh orang-orang yang tidak berhak, `ujug-ujug` orang-orang yang tak pernah berjuang bersama rakyat terpingirkan, karena punya uang mereka memimpin," katanya.
Jumhur yang juga Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) mengingatkan pada dasarnya tema gerakan reformasi 1998 membongkar sistem politik yang otoritarian menuju demokratis partisipatoris.
Selain itu, meningkatkan kesejahteraan rakyat tanpa kecuali dengan mereorientasi pembangunan kerakyatan serta menghilangkan distorsi akibat KKN.
"Banyak sudah capaian yang dihasilkan dalam 14 tahun reformasi ini namun banyak pula agenda reformasi yang belum terselesaikan," katanya.
Ia menegaskan dalam bidang politik yang begitu liberal seringkali dengan berbgai sebab termasuk politik uang (money politics) menghasilkan suatu aturan tiranimayoritas.
"Demokrasi yang harus dibangun adalah demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal," katanya.
Dengan demokrasi sosial, katanya, orientasi pembangunan bukan semata-mata untuk kepentingan individu dan kelompok tetapi untuk kepentingan rakyat banyak.
Ia mengajak kaum muda untuk memiliki semangat sebagaimana disampaikan penyair WS Rendra sangkar besi jangan mengubah rajawali menjadi burung nuri.
"Pemuda tetaplah menjadi rajawali meskipun telah berada di pusat kekuasaan. Jangan menjadi burung nuri karena jabatan, puja-puji, atau fasilitas yang menjebak lainnya," katanya.
Jumhur menyerukan pemuda untuk sadar dan bergegas keluar dari jebakan globalisasi yang telah mendikte bangsa hanya menjadi bangsa konsumen, penyedia buruh murah, dan sumber dari melimpahnya sumber daya alam.
"Jangan membungkuk-bungkuk kepada kekuatan asing tetapi congkak di hadapan rakyat sendiri tetapi membungkuk-bungkuklah kepada rakyat dan gagah perkasa di hadapan kekuatan asing," katanya.
(dat17/antara) 
WARTA KARTUN
|
Comments