|
||||
| PKS kritik kepemimpinan Gatot |
| Warta |
|
INDRA WIDYASTUTI WASPADA ONLINE  MEDAN - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumatera Utara mengkritisi kepemimpinan pelaksana tugas Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Pasalnya, dalam realisasi pendapatan maupun belanja, banyak hal yang tidak tercapai.Kritikan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS DPRD Sumut, M Nasir, dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi PKS terhadap Rancangan Perda tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Sumut tahun anggaran 2011, di gedung DPRD Sumut, hari ini.   Disebutkan Nasir, misalnya untuk pendapatan sektor lain-lain yang sah, dengan target Rp 27,7 miliar. Namun yang terealisasi hanya Rp 6,122 miliar. "Kenapa hal ini bisa terjadi, apa faktornya?" tanyanya. Selain itu pendapatan dana perimbangan, bagi hasil sumber daya alam ditargetkan Rp 45,594 miliar, sedangkan realisasi hanya Rp 7,162 miliar dari target atau setara 15,7 persen. Kemudian dari sisi belanja daerah. Dimana sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) tahun 2011 mencapai Rp720.971.755.616 yaitu 178 persen dari silpa tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan silpa dua tahun sebelumnya, silpa tahun 2011 cukup signifikan peningkatannya. Dimana silpa anggatan tahun 2010 sebesar Rp404.884.722.999, sementara silpa tahun 2010 sebesar Rp346.533.461.276. "Kondisi ini tentu bukan hal yang membanggakan," ungkap Nasir. Fraksi PKS juga mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal (tanah) tahun 2011. Dimana Pemprov Sumut menargetkan sebesar Rp31.428.738.000, namun realisasinya hanya Rp7.784.462.891 atau 24,77 persen. Begitu juga dengan belanja tidak terduga yang ditargetkan sebesar Rp18.000.000.000. Tapi kenyataannya, hanya terealisasi 0,86 persen atau Rp154.500.000. "Artinya, dengan tidak termanfaatkan belanja tak terduga ini, maka akan berpotensi menjadi silpa pada anggaran berikutnya. Sementara di sisi lain, sering kali kita melihat bencana yang terjadi tidak tertangani dengan baik dengan alasan anggaran tidak cukup," bebernya. "Padahal menurut hemat kami, dana tidak terduga itu jelas peruntukannya untuk kejadian dan peristiwa bencana yang terjadi. Kami ingin penjelasan komprehensif tentang aturan, indikator dan syarat lainnya dalam pemanfaatan dana tersebut," imbuh Nasir. PKS juga mengkritisi kinerja Dinas Binamarga dimana sejak tahun 2008 hingga 2011 terjadi penambahan anggaran, namun tidak sesuai dengan meningkatnya kondisi jalan mantap di provinsi tersebut. Begitu pula dengan biaya pemeliharaan jalan yang sangat besar ironis dengan berkurangnya panjang jalan kondisi sedang sekaligus bertambahnya kondisi jalan rusak ringan. Laporan hasil pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Pemprov Sumut tahun 2011 juga tak luput dari kritik PKS. Fraksi PKS menegaskan bahw Pemprov Sumut harus serius memperhatikan dan merealisasikan rekomendasi BPK dalam setiap dokumen LHP tersebut, salah satunya pembenahan terhadap pemberian dana bantuan sosial atau bansos. Selain PKS, Fraksi PPP juga mengkritisi laporan pertanggungjawaban APBD Sumut tahun 2011, seperti buruknya jalan dan jembatan, KEK Sei Mangkei, dan Silpa. Editor: ANGGRAINI LUBIS (dat18/wol)
WARTA KARTUN |
Comments