|
||||
| Sertifikasi guru terkesan memaksa |
| Warta |
WASPADA ONLINE MEDAN – Dalam meningkatkan kualitas guru maka pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerapkan sertifikasi. Namun, sejumlah tenaga pendidik di kota Medan berang terhadap kebijakan Kemendikbud yang menerapkan syarat utama untuk memperoleh sertifikasi guru adalah alokasi waktu pembelajaran 24 jam dalam seminggu. Karena ini dinilai semata untuk proyek pemerintah yang akhirnya membawa guru dalam keterpurukan."Ini sebuah dilematis, baik bagi sekolah negeri ataupun sekolah swasta. Karena salah satu syarat utama memperoleh sertifikasi guru harus mencapai waktu pembelajaran 24 jam seminggu," kata Kepala Sekolah Swasta Metodit 4, Jansen, hari ini. Dia menilai, kalau sertifikasi tersebut tidak memiliki jalan keluar maka akan terjadi ‘bom waktu’. Karena bisa saja para guru swasta yang dalam mata pelajaran tertentu yang hanya mengajar 2 les dalam seminggu untuk setiap kelas yang diajarkan. Para guru tersebut akan kebingungan untuk memenuhi kuota pembelajaran. "Keadaan ini, akan berimbas kepada setiap guru negeri ataupun swasta dan alternatif lainnya mereka akan mengajar sebagai guru honor di tempat lainnya, dan saya rasa hal ini tidak menjadi solusinya. Kemungkinan lainnya, sekolah negeri akan membuka kelas tambahan, pastinya murid tersedot ke sekolah negeri, akhirnya porsi murid ke swasta akan berkurang," paparnya. Kemungkinan lainnya, masih menurut Jansen, sekolah swasta harus membuat sekolah tambahan, jika tidak sekolah swasta yang ‘kecil’ akan kolebs. Jansen memprediksikan, 2 hingga 3 tahun kedepan jika sistem pendidikan tidak diperbaiki maka mutu pendidikan tidak akan berkembang dan terus terpuruk. "Efek lainnya, akan ada pembohongan alokasi waktu pembelajaran atau guru terpaksa mengajar tetapi tidak sesuai dengan spesialisasi dalam mengajar untuk memenuhi target waktu. Bagaimana mutu siswa bisa meningkat dengan peraturan seperti ini, terakhir bukan membuat mutu meningkat tetapi membuat pendidikan amburadul," tandasnya. Ia menduga, kalau sistem seperti ini tidak berjalan sesuai rencana maka biaya tunjangan untuk guru akan dihapuskan, jika tunjangan di hapuskan maka guru akan jauh dari kesejahtraan maka yang dirugikan adalah dunia pendidikan karena tidak akan menghasilkan insan-insan yang terdidik. "Saya berharap, para ahli meninjau ulang tentang kebijakan ini dan dengar keluhan dari guru-guru. Negara yang maju, sangat memperhatikan sektor pendidikan, jika kondisi seperti ini, yakinlah mutu pendidikan tidak maju," pungkasnya. Belum tuntas masalah sertifikasi, tambahnya, ada lagi polemik masalah Uji Kompetensi Guru yang hanya dinilai sebagai proyek untuk menjatuhkan kwalitas guru dengan ujian dengan sistem pilihan berganda. "Masa kualitas pengajaran guru diukur dengan jawaban pilihan berganda, saya rasa itu tidak penting dan tidak benar. Kendati proyek-proyek seperti ini terus dilakukan, selain memberikan keuntungan untuk pihak-pihak tertentu, dana yang seharusnya untuk pendidikan akan terbuang percuma," ujarnya. Editor:SASTROY BANGUN (dat17/wol)
|
Comments