|
||||
| Protes pembantaian muslim Myanmar bergulir |
| Warta |
|
WASPADA ONLINE   Menurutnya, ASEAN harus segera bersikap agar tidak ada lagi aksi kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah yang dipimpin Thien Sen itu. "ASEAN itu harusnya melakukan rapat untuk mebahas masalah ini, untuk meredakan masalah disana," Tegasnya. Ifdhal juga berharap sikap negara-negara yang bertetangga dengan Myanmar untuk menerima dengan baik para pengungsi Rohingya. "Kita harapkan negara yang bertetangga dengan Myanmar, jika didatangi pengungsi Rohingya harus diterima sebagai satu tindakan kemanusian," katanya. Di luar tragedi pembatantaian dan pelanggaran HAM, satu hal yang juga perlu mendapat perhatian atas penindasan yang kini menimpa etnis Rohingya di Myanmar adalah soal kewarganegaraan. Saat ini dunia masih mengakui status "tanpa warga negara" sehingga saat ini ada ekitar 12 juta orang di dunia yang belum mempunyai kewarganegaraan, termasuk di dalamnya adalah orang keturunan Indonesia yang berada di Malaysia. "Munculnya status tanpa warganegara ini salah satunya disebabkan oleh peperangan, pernikahan sesama orang tanpa status warganegara, perdagangan orang," kata Ketua Badan Perwakilan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Sagir Alva, kepada wartawan, hari ini. Karena itu, ungkap Sagir, sudah saatnya Indonesia mendesak PBB agar memaksa negara-negara anggotanya untuk menandatangani konvensi 1954 dan 1961 tentang status tanpa warganegara karena sampai saat ini baru 60 negara saja yang menandatanganinya. Selain itu, perlu adanya upaya dari pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri dan perwakilan di PBB untuk mendorong dan merevisi sistem kewarganegaraan yang telah dianut oleh kebanyakan negara-negara yang ada di dunia. Yaitu sistem yang berdasarkan tempat lahir di wilayah dari suatu negara atau ius soli dan yang berdasarkan darah orang tua atau ius sanguinis. "Dengan adanya penyamaan presepsi dan pandangan dalam memberikan kewarganegaraan, sehingga tidak ada lagi yang namanya orang tanpa warga negara," tegas Sagir. Menurut Sagir, hal ini cukup penting bagi keamanan dunia karena orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan rawan dijadikan sebagai budak eksploitasi dan perdagangan orang. Keberadaan orang-orang ini juga bisa melahirkan ketidakstabilan suatu negara dan regional, dah bahkan bisa menjadi benih-benih gerakan terorisme. "Jika kita tidak serius menangani permasalahan ini, secara tidak langsung, Indonesia sebagai salah satu negara di dunia telah turut serta mencipta dan menanam benih-benih terorisme yang pada akhirnya juga akan menggangu keamanan kita sendiri. Jadi sudah seharusnya, Indonesia memainkan peranannya menangani isu berkaitan orang-orang tanpa warga negara ini," demikian Sagir. (dat03/wol) WARTA KARTUN |
JAKARTA - Banyak kalangan di Indonesia bahkan dunia mengecam tragedi pembantaian umat muslim Rohingya di Myanmar. Tokoh oposisi San Suu Kyi, sampai detik ini tak mau berbuat apa-apa. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berencana menyurati Komisi HAM ASEAN terkait kekerasan yang terjadi terhadap Muslim Suku Rohingya di Myanmar.
Comments