|
||||
| Indonesia buka liberalis kapitalis |
| Ekonomi & Bisnis |
WASPADA ONLINE JAKARTA - Kenaikan harga-harga menjelang bulan Ramadhan dan Idul Fitri adalah hal yang biasa. Bisa jadi, kenaikan ini terjadi bukan karena prinsip ekonomi supply demand, tetapi mungkin terjadi juga dikarenakan permainan para spekulan. Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron dalam keterangan pers yang diterima redaksi, hari ini."Indikasinya mudah saja, silahkan tanya pedagang eceran di pasar-pasar. Kalau mereka mengeluh dengan kenaikan harga-harga, berarti spekulan bermain, tetapi kalau dalam kenaikan tersebut, hanya konsumen yang merasakannya, berarti yang terjadi adalah pesta tahunan para pedagang eceran," kata pria yang juga menjabat Ketua DPP Partai Demokrat ini. Fenomena kenaikan harga-harga selalu terjadi pada setiap menjelang hari-hari besar keagamaan dan atau pada hari biasa jika supply lebih rendah daripada demand. "Ini adalah lampu kuning bahwa pemerintah harus turun tangan menangani stabilisasi harga-harga, karena Indonesia bukan negara liberalis kapitalis, tetapi ekonomi indonesia didasarkan pada ekonomi Pancasila, dimana negara memiliki kewajiban untuk menjamin stabilisasi harga-harga, utamanya harga sembako," katanya lagi. Saatnya pemerintah dan DPR mengambil keputusan politik untuk mengembalikan fungsi Bulog sebagai institusi negara yang ditugasi penuh dalam upaya penanganan ketahanan pangan, khususnya stok sembako berikut stabilisasi harganya. "Kita ketahui bersama bahwa pasca indonesia dibelenggu IMF, fungsi Bulog hanya ditugasi sebatas mengamankan stok beras, namun setelah kita lepas dari IMF, demi kemaslahatan dan kepentingan rakyat, tentunya fungsi Bulog harus dikembalikan pada tujuan awal Bulog didirikan," katanya lagi. Stock pangan yang cukup dan dikuasai oleh negara sudah pasti akan mengerem permainan para spekulan, dan harapan rakyat akan ketersediaan pangan dengan harga yang stabil bisa diwujudkan. Semua ini sangat terkait dengan isi RUU Pangan yang dalam waktu dekat akan diselesaikan DPR dan Pemerintah, demikian Herman. (dat17/rmol/bisnis) |
Comments